Angkasa Pura 2

DP Kredit Kendaraan 0% Picu Kemiskinan Baru dan Lalu Lintas Makin Macet

Ekonomi & Bisnis Koridor OtomotifSenin, 14 Januari 2019
Macet di Kota Jakarta

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Uang muka nol persen  seperti diatur dalam Peraturan OJK (POJK) akan memicu kemiskinan baru di rumah tangga miskin. Terbukti, sejak booming 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah, sangat masif.

“Akibatnya, banyak sekali rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar). Dengan demikian, uang muka nol persen untuk kredit sepeda motor adalah jebakan betman yang amat mematikan bagi rumah tangga miskin,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kebijakan OJK tersebut sangat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan; kontraproduktif terhadap lingkungan hidup, yang saat ini makin tercemar oleh penggunaan bahan bakar fosil/BBM yang digunakan kendaraan pribadi.

“Kebijakan OJK tersebut juga sangat kontra produktif bagi lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, Bodetabek, dan kota besar lainnya,” papar Tulus.

Tambah Kemacetan

Menurut Tulus, dengan makin mudahnya kredit mobil dan sepeda motor, maka akan menambah kemacetan di Jakarta dan beberapa kota besar lain di Indonesia.

“Jumlah kendaraan makin banyak dan kemacetan akan makin parah karena nafsu untuk membeli ranmor pribadi makin tinggi, akibat adanya insentif nol persen,” sebut Tulus.

Buntutnya, menurut Ketua YLKI itu,  pembangunan infrastruktur transportasi masal seperti MRT/LRT dan Transjakarta akan mati suri.

Dampak ikutannya,  Tulus menambahkan, masyarakat akan makin gandrung dengan kendaraan bermotor pribadi dan tidak berminat menggunakan angkutan umum masal, dan berpotensi mangkrak. Padahal MRT/LRT dibangun dengan dana utang.

Sekali lagi, YLKI mendesak dengan sangat agar OJK membatalkan POJK No. 35/2018. Salah satu tugas utama OJK adalah melindungi konsumen jasa finansial, bukan malah menjerumuskannya.

“Jika OJK tak membatalkan POJK dimaksud, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.(helmi)

 

loading...