Angkasa Pura 2

Mimpi Jokowi: Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (2)

Koridor SDMSenin, 14 Januari 2019
Djoko-  Orchard
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Awalnya,  BPTJ masih baru tentu belum memiliki Rencana Strategis (Renstra) apalagi rencana induk. Dalam kurun waktu 2017 dan 2018 dukungan anggaran sudah tersedia walaupun sangat terbatas, tetapi sudah bisa menghasilkan beberapa output yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain angkutan JR Conection, JA Conection, Kebijakan Ganjil Genap pintu masuk Tol.
Dari hasil perhitungan, Kebijakan Ganjil Genap tersebut ternyata membawa dampak positif, seperti peningkatan angkutan umum 36%, penurunan emisi 20%, peningkatan kecepatan pada ruas ganjil genap dan berhasil mendukung Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018.BPTJ juga bisa menyelesaikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditandatangani Presiden tanggal 20 Juli 2018 dan ini merupakan satu-satunya rencana induk yang ditandatangani oleh Pesiden.

Pasalnya, rencana induk yang lain hanya melalui Peraturan Menteri (PM) Perhubungan.
Karena di bawah Kementerian Perhubungan, tentunya wewenangnya masih terbatas. Tidak bisa mengintervensi kewenangan Pemda.Sekarang, setelah dua tahun berjalan, dirasa Presiden Joko Widodo belum sesuai harapannya. Muncul ide untuk dikelola Pemprov DKI Jakarta. Karena memiliki anggaran yang cukup besar.

Namun masalahnya bukan hanya pada anggaran, tetapi kehandalan SDM yang ada di Pemprov. DKI Jakarta juga tak kalah pentingnya.Selain iti juga akan bertentangan dengan sejumlah UU yang sudah ada, seperti UU PEMDA, UU LLAJ, UU JALAN.

Naikkan Status BPTJ ?
Jika Presiden Joko Widodo ingin mewujudkan mimpinya, bisa menaikkan status BPTJ menjadi institusi di bawah langsung kendalinya, seperti badan yang lainnya yang lingkup kerjanya berskala nasional.BPTJ bisa menjadi BOTJ, yakni Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek. Setidaknya bisa ditambah Direktorat Jalan dan Direktorat Penataan Ruang. Supaya urusan jalan dan tata ruang bisa dikendalikan juga.

Kekurangan penataan transportasi di Jabodetabek tidak hanya persoalan integrasi saja. Akan tetapi layanan transportssi umum yang harus bisa menjangkau ke seluruh kawasan permukiman dan perumahan, sehingga warga hanya cukup berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter sudah mendapatkan layanan transportasi umum yang memadai.

Integrasi dapat berupa integrasi fisik, jadwal dan sistem pembayaran. Sudah berjalan. Yang paling sulit adalah integrasi antar instansi. Inilah yangvharys jadi fokus utamanya.

Semoga setelah jadi BOTJ di bawah Presiden, mimpi Presiden Joko Widodo seperti transportasi di Singapura dapat terwujud.

*Djoko Setijowarno,  Akademisi FT Sipil Unika Seogijopranoto Semarang/ helmi
loading...