Angkasa Pura 2

Mimpi Jokowi: Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (I)

Koridor SDMSenin, 14 Januari 2019
Djoko-  Orchard

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketika Joko Widodo (Jokowi)  masih menjabat Walikota Surakarta (2005-2012), penataan lalin dan tata kota di Singapura menjadi inspirasinya untuk menata Kota Solo. Hal yang sama untuk mewujudkan transportasi yang humanis di Kota Surakarta juga ingin meniru Singapura.

Muncullah slogan “move people not car” kala itu untuk menata lalu lintas di Kota Surakarta mengutamakan transportasi umum. Walaupun harus diakui hingga sekarang slogan itu belum terwujud sepenuhnya di Kota Solo, karena ada keterbatasan kewenangan bagi Pemkot. Surakarta.

Sementara mobilitas warga sudah meluas hingga kawasan aglomerasi Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

Demikian halnya dengan transportasi Jabodetabek, dalam skala yang lebih besar. Wilayah megapopolitan ini yang mencakup tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah dicetuskan “17 langkah penataan transportasi Jabodetabek” untuk mengatasi  persoalan transportasi Jabodetabek. Yang nampak berhasil hanya program revitalisasi KRL Jabodetabek. Yang semula di tahun 2013 hanya mengangkut 350 ribu penumpang per hari.

Saat ini dalam kurun waktu lima tahun sesuai targetnya sudah bisa mengangkut lebih dari 1,1 juta penumpang per hari. Sungguh prestasi yang dapat dikatakan luar biasa.

Hal itu nampak dari makin meluasnya lahan parkir di stasiun pemberangkatan di Bodetabek. Waraga sudah enggan menggunakan kendaraan pribadi. Lebih memarkir di stasiun terdekat tempat tingalnya.

Pemda Sekitar Tak Ikuti Jakarta

Sayangnya, Pemda di wilayah Bodetabek tidak satupun yang mengikuti langkah penataan Kota Jakarta  ini dengan cara menata transportasi umum di daerahnya masing-masing, yakni menjadikan angkutan umum sebagai feeder KRL Jabodetabek.

Jika itu dilakukan, biaya pengeluaran untuk transportasi warga bisa ditekan lebih rendah lagi. Tidak perlu bayar ongkos parkir. Cukup menggunakan angkutan umum yang murah dari tempat tinggal ke stasiun terdekat dan sebaliknya.

Hasil penelitian yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, warga Jabodetabek yang menggunakan KRL Jabodetabek masih harus menyisihkan 32% dari pendapatan bulanan.

Ketika Joko Widodo menjabat Gubernur DKI jakarta (2012-2014), upaya untuk menata transportasi Jakarta lebih gencar dilakukan. MRT mulai dibangun dan tahun 2019 sudah bisa beroperasi. Rute Bus Transjakarta yang semula baru 6 koridor, hingga tahun 2014 sudah beroperasi 39 rute.

Saat berakhir masa jabatan Gubernur Basuki Tjahja Purnama meningkat menjadi 80 rute, termasuk 10 rute angkot gratis sebagai cikal bakal Jak Lengko. Sebanyak 13 koridor Busway Transjakarta bisa terwujud hingga tahun 2017.

Saat menjabat Gubermur DKI Jakarta, Joko Widodo ingin mewujudkan adanya institusi seperti LTA ( Land Transportation Authority) di Singapura untuk mempercepat penataan transportasi Jabodetabek.

Hal itu dapat terwujud ketika Joko Widodo sudah menjabat Presiden RI sejak 2014, yakni adanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

BPTJ dibentuk dengan terbitnya Perpres No. 103  Tahun 2015 tentang BPTJ. Semula institusi ini  diusulkan langsung di bawah Presiden. Tujuannya, supaya lebih mudah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal.

Namun dalam perkembangannya dimasukkan dalam struktur Kementerian Perhubungan, setingkat eselon 1.

Pada bulan Pebruari 2016 belum didukung anggaran, gedung kantor dan staf yang sangat terbatas, BPTJ mulai bekerja.  Beberapa langkah strategis ters dilakukan sejak kepemimpinan Elly SInaga sampai sekarang  BPTJ dengan nakhoda Bambang Prihartono.

*Djoko Setijowarno, Akademisi FT Sipil Unika Soegijopranoto Semarang/ helmi

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari