Angkasa Pura 2

YLKI Desak Kebijakan OJK DP 0 Dibatakan, Atau YLKI Ajukan Judicial Review ke MA

Ekonomi & Bisnis Koridor OtomotifSenin, 14 Januari 2019
Tulus Abadi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatalkan Peraturan OJK (POJK) No. 35/2018 tentang kredit nol persen untuk mobil dan sepeda motor. 

POJK No. 35/2018 wajib dibatalkan, dengan beberapa catatan kritis, ini. “Terkait adanya syarat khusus untuk mendapatkan down payment (uang muka) nol persen, seperti  diklaim Humas OJK, bahwa syarat khusus tersebut praktiknya sangat mudah dimanipulasi,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi di Jakarta, kemarin.

Hal ini sudah terbukti, lanjut dia,  selama ini syarat uang muka 30 persen untuk kredit mobil/ sepeda motor juga dengan mudah dimanipulasi. Akibatnya kredit sepeda motor tanpa uang muka pun berjalan terus, lancar tanpa kendala.

“Jadi adanya syarat khusus untuk uang muka nol persen oleh OJK potensi pelanggarannya sangat besar, sebagaimana ketentuan uang muka 30 persen,” jelas Tulus.

YLKI mendesak dengan sangat agar OJK membatalkan POJK No. 35/2018. Salah satu tugas utama OJK adalah melindungi konsumen jasa finansial, bukan malah menjerumuskannya.

“Jika OJK tak membatalkan POJK dimaksud, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Uang muka nol persen, menurut Tulus,  hanya layak diberikan untuk kredit kendaraan untuk angkutan umum, bukan kendaraan pribadi.

“Selama ini justru kredit untuk kendaraan umum malah dengan syarat yang memberatkan perusahaan angkutan umum, baik swasta dan atau BUMN/BUMD,” papar Tulus.

Selain itu, sebut Tulus, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, seperti mobil/sepeda motor listrik. Bukan kendaraan bermotor yang berbasis energi fosil.

“Apalagi praktiknya kendaraan bermotor di Indonesia masih dominan menggunakan BBM jenis premium, yang sangat buruk dampaknya terhadap lingkungan. POJK No.35/2018 akan mendistribusi polusi udara, bahkan polusi suara, yang lebih masif; bukan hanya di ranah perkotaan tetapi juga ranah perdesaan,” tandas Tulus.(helmi)

 

 

 

 

loading...