Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla – PT Pelni Teken Kontrak PSO dan Subsidi Operasional Kapal

DermagaRabu, 16 Januari 2019
20190116_174056_crop_917x633

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Pelni menandatangani kontrak Public Servis Obligation (PSO), subsidi operasi kapal barang (Tol Laut), dan subsidi operasi kapal ternak.

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhuhungan Laut R Agus H Purnomo dan Direktur Utama PT Pelni Insan Purwarisya L Tobing di Ruang Sriwijaya, Gedung Karsa Lantai 4, Kementerian Perhubungan, Rabu (16/1/2019).

Dirjen Agus dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh anggaran belanja harus dimanfaatkan untuk negara. Jangan sampai ada uang negara yang pemanfaatnnya tidak tepat sasaran, apalagi sampai terjadi ada penyimpangan.

“Jangan sampai ada langkah yang tidak sesuai hukum. Harus hati-hati dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Dirjen Agus.

Menurut Dirjen Agus, meskipun secara total jumlah nilai PSO dan subsidi tahun ini mengalami penurunan, tetapi jumlahnya masih sangat besar yaitu sekitar Rp1,9 Triliun. Jumlah sebesar itu terdiri dari Rp1,8 Triliun untuk PSO kapal penumpang ekonomi, Rp67,3 Miliar untuk subsidi kapal barang atau kapal Tol Laut, dan Rp4,84 Miliar untuk subsidi kapal ternak.

20190116_180505_crop_893x643

Direktur PT Pelni Ihsan Purwarisya L Tobing pada kesempatan itu mengatakan bahwa jumlah PSO tahun ini turun sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan subsidi kapal Tol Laut dan kapal ternak turun hampir sekitar 50% dari tahun sebelumnya.

“Meskipun beban operasi cukup berat, tapi kami bangga berhasil mengurangi jumlah PSO dan subsidi,” kata Ihsan.

Ihsan meyakini, meski PSO dan subsidi berkurang, tetapi target-target perusahaan dapat tercapai. Termasuk target tingkat isian arus balik kapal Tol Laut dan kapal ternak.

“Okupansi kapal Tol Laut dan kapal ternak untuk arus balik masih sekitar 30%. Diharapkan pada akhir tahun 2019 nanti mampu mencapai tingkat isian sebanyak 50% lebih,” ujarnya.

Menurut Ihsan, potensi untuk mencapai tingkat isian 50% tersebut sangat terbuka. Para kepala daerah saat ini telah banyak yang tahu dan menyadari bahwa ada kapal Tol Laut yang dapat mereka manfaatkan untuk mengangkut berbagai komoditi yang mereka miliki dengan harga yang cukup murah.

“Jadi saya yakin tahun ini banyak kepala daerah yang memanfaatkan kapal Tol Laut untuk mengangkut barang-barang mereka seperti ikan, kopra, garam, dan komoditas lainnya,” kata Ihsan. (aliy)

loading...