Angkasa Pura 2

BKI-Polri Sepakat Kerja Sama Klasifikasi dan Supervisi Kapal-Kapal Patroli

DermagaSelasa, 22 Januari 2019
20190122_094643_crop_788x610

JAKARTA (beritatrans.com) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang klasifikasi, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sepakat menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk klasifikasi dan supervisi kapal-kapal patroli yang dioperasikan oleh Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) di seluruh Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandatangani bersama oleh Direktur Utama PT BKI Rudiyanto dan Kepala Baharkam Polri Komjen Pol. Moechgiyarto, SH., M.Hum., di kantor pusat PT BKI, Jakarta Utara, Selasa (22/1/2019).

20190122_093014_crop_838x648

Dalam sambutannya Rudiyanto mengatakan bahwa PT BKI sudah sangat siap menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia.

“BKI memiliki sumber daya dan teknologi yang lengkap serta berkualitas internasional,” kata Rudiyanto.

Menurut Rudiyanto, BKI akan melakukan klasifikasi dan supervisi terhadap kapal-kapal patroli Polisi Air (Polair) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BKI juga akan melakukan peningkatan kemampuan SDM Polri di bidang kemaritiman, terutama yang terkait dengan keselamatan pelayaran.

20190122_094658_crop_718x587

Rudiyanto juga mengungkapkan bahwa
Kerja sama ini sangat menguntungkan  kedua belah pihak. Bagi BKI sendiri kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan posisi BKI di kancah internasional. Sehingga turut mendukung BKI dalam upaya menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS).

“Semoga kerja sama ini membawa berkah dan BKI siap melaksanakan semua tahapan-tahapan sebagai tindak lanjut MoU ini,” tutur Rudiyanto.

20190122_093436_crop_867x632

Komjen Pol Moechgiyarto pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa PT BKI merupakan satu-satunya BUMN yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan klasifikasi kapal. Sehingga kerja sama tersebut dinilainya sangat penting karena berkaitan erat denga  aspek keselamatan pelayaran.

Apalagi salah satu tugas Polair adalah untuk memastikan kapal-kapal yang berlayar di perairan nasional sudah memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Jadi jangan sampai kapal-kapal patroli Polair malah justeru tidak laik laut. Kita harus memberi contoh terlebih dahulu,” kata Moechgiyarto.

IMG-20190122-WA0002

Moechgiyarto juga menegaskan agar MoU tersebut segera ditindaklanjuti dengan pembuatan program kerja yang lebih teknis.

“Jangka waktu MoU ini berlaku selama 5 tahun. Tapi harus diterjemahkan dalam rencana program teknis per tahun. Jadi segera duduk bersama untuk membahas lebih teknis dengan menyesuaikan dengan program dan anggaran yang ada,” katanya.

Direktur Polair Brigjen Pol. Lotharia Latif menjelaskan, saat ini telah ada sekitar 30 kapal yang telah diklasifikasi dan sertifikasi oleh BKI. Selain itu sekitar 200 kapal juga telah di assessment oleh BKI. (aliy)