Angkasa Pura 2

Kemenko Maritim: TSS Selat Sunda dan Lombok untuk Keselamatan Pelayaran

DermagaRabu, 23 Januari 2019
IMG-20190123-WA0001

LONDON (BeritaTrans.com) – Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenkomar, Odo Manuhutu menyampaikan general information terhadap pengajuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok dalam Experts Working Group on Ship Routeing.

Menurutnya Indonesia mengajukan TSS untuk memastikan keselamatan, perlindungan lingkungan maritim dan keamanan serta pertumbuhan ekonomi dan juga tentang penyediaan barang-barang Internasional.

“TSS di kedua selat berfungsi untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Pada 2018, jumlah pelayaran di Selat Lombok kurang lebih 40.000 kapal. Jumlah di Selat Sunda lebih dari 50.000 kapal. Jumlah ini akan terus meningkat selama bertahun-tahun,” ucap Odo di London, Senin (22/1/2019).

Dengan adanya TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, diharapkan dapat mengurangi jumlah kejadian atau kecelakaan laut di kedua Selat tersebut dengan memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan di wilayah tersebut.

“Untuk negara kepulauan seperti Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau, keselamatan bukanlah pilihan. Keselamatan adalah suatu keharusan,” tegas Odo.

Untuk mendukung hal tersebut, salah satunya Indonesia bekerjasama dengan IMO menyelenggarakan Workshop on Hazard Identification and Scoping Exercise to Identify Safety Issues Pertaining to Passenger Ships on non International Voyages pada 26-30 November 2018.

Selain itu, TSS di kedua selat juga berfungsi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor maritim. Selat Sunda menghubungkan dua dari lima pulau terbesar di Indonesia.

“TSS menghubungkan Pulau Jawa dengan lebih dari 140 juta orang dengan Pulau Sumatera dengan lebih dari 50 juta orang,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pengajuan TSS Indonesia tersebut merupakan penjabaran dari Visi Presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim yaitu Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia untuk berperan aktif dalam organisasi internasional dan khususnya di sektor maritim.

“Kami telah merencanakan meningkatkan investasi dalam keselamatan pelayaran. Kami akan menganggarkan lebih dari 20 juta Dolar AS dalam tiga tahun ke depan untuk meningkatkan peralatan utama di kedua selat tersebut termasuk Vessel Traffic Services (VTS) dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi para petugas,” tutup Odo.

Setelah ditetapkannya TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi VTS, Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta peta elektronik yang up to date dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam tujuh hari.

Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut. (omy)

loading...