Angkasa Pura 2

2019, BBM Premium Tak Disubsidi Tapi Harga Masih “Diatur” Pemerintah

Ekonomi & Bisnis Energi KoridorSelasa, 29 Januari 2019
20190128_074733

permintaan-premium-di-spbu-sulsel-normal-tfg

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pasca Pemerintah merevisi Perpres 191/2014 dengan Perpres No.43/2018, upaya penghapusan BBM jenis Premium yang tampak sudah mulai berhasil, kemungkinan akan kembali pada titik awal lagi.

Melalui Perpres No.43/2018 tersebut, Pemerintah meminta pelaksana penugasan kembali menyediakan BBM jenis Premium untuk wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang dimulai sejak Juni 2018.

“Sejak saat itu, konsumsi Premium meningkat kembali yang mana sampai dengan akhir 2018, total konsumsinya diproyeksikan mencapai sekitar 12 juta kilo liter (kl),” kata Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan untuk menyediakan kembali Premium di wilayah Jamali adalah untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kenaikan harga minyak dunia mendorong harga BBM dengan kualitas di atas Premium meningkat melebihi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Komaidi.

Karena itu, jelas Komaidi, Pemerintah menilai perlu untuk menyediakan kembali Premium di wilayah Jamali. Penyediaan Premium tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung kegiatan mudik Lebaran pada saat itu.

Keuangan Pelaksana Penugasan

Berdasarkan kebijakan harga Premium dan trend konsumsinya, keuangan pelaksana penugasan Premium pada 2019 berpotensi akan tertekan. “Dari sisi harga, meskipun tidak lagi diberikan subsidi, harga Premium masih diintervensi atau ditetapkan oleh pemerintah,” terang Komaidi.

Sementara dari sisi konsumsi, papar dia, dengan disediakan kembali di wilayah Jamali, konsumsi Premium kembali meningkat signifikan.

Jika mengacu pada asumsi makro energi APBN 2019 yaitu harga minyak/ICP ditetapkan 70 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS, menurut Komaidi, diketahui terdapat selisih antara harga keekonomian Premium dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan simulasi ReforMiner, jika mengacu pada asumsi tersebut selisih harga keekonomian Premium dengan harga penetapan pemerintah kurang lebih sekitar Rp2.000 untuk setiap liternya.

Mencermati kondisi bahwa trend konsumsi Premium kembali meningkat dan terdapat selisih harga antara harga penetapan dan harga keekonomian, potensi terjadinya tekanan pada keuangan pelaksana penugasan kemungkinan tidak dapat dihindarkan.

“Jika konsumsi Premium pada 2019 mendatang diasumsikan sama dengan proyeksi 2018 tersebut, paling tidak akan terdapat sekitar Rp24 triliun beban keuangan yang harus ditanggung oleh pelaksana penugasan,” tegas Komaidi.(helmi)

loading...