Angkasa Pura 2

Tingkatkan Kompetensi Peneliti, Balitbanghub Selenggarakan Pelatihan

Litbang SDMSelasa, 29 Januari 2019
IMG_20190129_104737

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) penelitinya, Badan Penelitian dan Pengenbangan Perhubungan (Balitbanghub) selenggarakan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian disektor transportasi.

Salah satu tugas Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat Badan Litbang Perhubungan adalah meningkatkan kompetensi pegawai sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS berhak untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya.

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk mewujudkan pegawai yang profesional, sehingga bermanfaat tepat guna bagi ruang lingkup bidang pekerjaannya,” jelas Sekretaris Badan Litbanghub Rosita Sinaga di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Hasil pelaksanaan penelitian Balitbanghub dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang diarahkan sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor transportasi.

IMG_20190129_104752

Peneliti kata dia dalam hal ini merupakan tulang punggung dari seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balitbanghub.

“Kompetensi penulisan ilmiah merupakan kompetensi utama dan dasar yang harus dikuasai oleh para peneliti,” ungkapnya.

Pedoman penulisan ilmiah para peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan mengacu pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dikeluarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pembina para peneliti.

Namun demikian, KTI dalam hal ini lebih dikhususkan untuk kepentingan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah penelitian. Sedangkan di sisi lain para peneliti juga dituntut untuk dapat menghasilkan narasi/naskah kebijakan berdasarkan hasil penelitian.

“Naskah kebijakan memiliki fungsi sebagai bentuk komunikasi kebijakan kepada pimpinan dalam rangka memberikan alternatif solusi permasalahan maupun prakarsa strategis di bidang transportasi,” tutur Rosita.

Dengan demikian kebijakan transportasi yang ditetapkan berdasarkan pada hasil penelitian (kebijakan berbasis penelitian).

Diharapkan ini juga dapat menjembatani kesenjangan antara hasil penelitian dan kebutuhan pengambilan kebijakan yang ringkas dan implementatif.

Untuk meningkatkan kompetensi peneliti dalam penyusunan naskah kebijakan yang berangkat dari hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan pelatihan penulisan ilmiah.

“Ada dua fokus pelatihan penulisan ilmiah, yaitu penulisan ilmiah jurnal nasional terakreditasi dan dokumentasi narasi kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar para peneliti dapat menyusun narasi/naskah kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan komunikasi kebijakan,” pungkas dia. (omy)

loading...