Angkasa Pura 2

Dirjen Budi: Jalan Tol Dilengkapi Jalan Khusus Sepeda Motor Tapi Tidak Semuanya

KoridorRabu, 30 Januari 2019
IMG-20190130-WA0025

IMG-20190130-WA0017

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi secara spesifik berpendapat, bisa saja jalan tol dilengkapi jalan khusus sepeda motor. Jalur khusus sepeda itupun tidak semua jalan tol bisa, hanya ruas pendek dan tidak ada alternatif jalan lainnya.

Wacana ini menyeruak pascamuculnya ide Ketua DPR Bambang Soesatyo agar pengguna sepeda motor diizinkan masuk di jalan tol.

“Namun, dengan karakter dan spesifikasi yang sama dengan jalan tol di Suramadu dan Bali Mandara,” kata Dirjen Budi di Jakarta. Rabu (30/1/2019).

Seperti diketahui, lanjut dia, Tol Suramadu hanya sepanjang 10 km, dan Tol Mandara di Bali sepanjang 12 km. “Untuk jaan tol antar kota seperti Tol Cipali bahkan tol Transjawa hampir tidak mungkin dilengkapi jalur khusus sepeda motor,” sebut Dirjen Budi.

Dipaparkan Dirjen Budi, jalan tol yang berada di Suramadu dan Bali Mandara sudah ada pemisahan antara kendaraan roda empat atau lebih dengan kendaraan roda dua. Sepeda motor diberikan space khusus dan ada pagar atau barrier secara permanen.

Jadi, tidak terjadi mixed traffic (pengguna jalan yang bervariasi) antara kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih di jalan tol.

“Jadi kami luruskan, pada prinsipnya memang sudah ada regulasi yang memperbolehkan motor di jakan tol),” papar Direjn Budi.

Tapi, kebijakan itu (revisi PP Jalan Tol menjadi No.44/2009) itu muncul saat mengakomodir Suramadu dan Bali dan jalan tol di sana sudah ada pemisahan,” kilah Dirjen Budi.

Dia menjelaskan, terkait Jalan Tol Bali Mandara dan Jalan Tol Suramadu yang sudah memiliki jalur khusus kendaraan roda dua memang sudah ada regulasinya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol sudah mengatur dan mengakomodir sepeda motor melaju di jaan tol. Adapun PP ini merupakan pembaharuan dari PP No.15 Tahun 2005.

Revisi PP Jalan Tol

PP No.44/2009 tersebut memiliki pembaharuan dalam pasal 38 ayat (1) a yang menyebutkan selain untuk pengguna roda empat, dapat juga dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan roda dua yang secara spesifik terpisah dari jalan tol untuk kendaraan roda empat.

Mencermati PP No.44/2009 tersebut, Dirjen Budi mengatakan, tidak berarti semua jalan tol dapat dilengkapi dengan jalan khusus sepeda motor. Sepeda motor diizinkan masuk jaan tol pasti membutuhkan berbagai pertimbangan.

“Perkataan -dapat- (dalam PP No.44 Tahun 2009) tidak harus, bisa iya atau tidak kan,” tandas Dirjen Budi.

Dia mengajak semua pihak untuk berfikir jernih, dan berwawasan ke depan. Tentunya dengan mengedepankan aspek keselamatan.

“Keselamatan di jalan raya harus ditekan dan selama ini, 70% kecelakaan di jalan raya melibatkan sepeda motor. Kasus ini yang harus dicegah, termasuk wacana sepeda motor masuk di tol,” tegas Dirjen Budi.(helmi)

loading...