Angkasa Pura 2

Pelanggaran Overdimensi Diancam Denda Rp24 Juta Atau Hukuman Kurungan 1 Tahun

Koridor OtomotifKamis, 7 Februari 2019
IMG-20190207-WA0017

PEKANBARU (BeritaTrans.com) –
Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelanggaran overdimensi dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp24 juta atau hukuman kurungan 1 tahun.

Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan, Sigit Irfansyah menjelaskan bahwa tidak hanya pengusaha angkutan barang atau pun pemilik kendaraan yang dapat diancam sanksi pidana, namun perusahaan karoseri pun dapat dipidana.

Sigit menambahkan, hari ini, Kamis (7/2/2019) akan ada sidang putusan pidana untuk kasus overdimensi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Syaifudin Ajie Panatagama, mengatakan, “Pemotongan truk tangki ini adalah peringatan bagi para pengusaha kendaraan angkutan, segera lakukan normalisasi kendaraan Anda.”

Ajie menambahkan, memiliki atau menguasai kendaraan angkutan yang telah berubah dimensi dan daya muatnya dan atau merubah dimensi dan daya muatnya adalah sebuah perbuatan pidana yang harus diberi sanksi pidana.

“Itulah alasan betapa pentingnya kegiatan pemotongan truk tangki CPO hasil tangkapan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BPTD Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau, dalam Operasi Penegakan Hukum beberapa waktu lalu di wilayah hukum Dishub Kampar,” jelas Ajie lagi.

IMG-20190207-WA0021

Truk Keempat ODOL

Truk Tangki CPO ini adalah kendaraan ke-empat yang ditangkap PPNS BPTD Wilayah IV dalam Operasi Penegakan Hukum yang dilaksanakan sejak Oktober 2018 lalu, dan sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, penegakan hukum ini dilakukan terhadap pengusaha angkutan tanpa pandang bulu.

“Sebenarnya, kami masih memberi toleransi kepada pengusaha angkutan untuk melakukan normalisasi kendaraan angkutan mereka, pada tahun 2019 ini,” kata Ajie Panatagama.

Penahanan dan proses persidangan terhadap pelanggar Pasal 277 UU Nomor 22 tahun 2009, yang dilakukan PPNS BPTD Wilayah IV merupakan yang pertama di Indonesia, untuk pertama kalinya UU Nomor 22 tahun 2009 digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana modifkasi kendaraan.(helmi)

loading...