Angkasa Pura 2

Perang Melawan ODOL, Dirjen Budi Beri Dispensasi Sampai 2021

KoridorKamis, 7 Februari 2019

PELALAWAN (BeritaTrans.com) – Pemerintah memberikan toleransi untuk menyesuaikan kendaraan yang sudah dimodifikasi atau over dimensi smapai tahun 2021. Tapi, perang melawan ODOL akan terus diefektifkan di Tanah Air. Dan BPTD Riau sudah memulainya.

“Tahun 2021 mendatang truk ODOL harus sudah selesai. Selama dua tahun ini, pemelik kendaraan harus menyesuaikan atau normalisasi seperti kondisi semula sesuai SRUT-nya,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi usai memberikan pengarahan dan dialog dengan pelaku usaha logistik di Pelalawan Riau, Kamis (7/2/2019) petang.

Dikatakan, Kemenhub bersama Korlantas Polri dan pemangku kepentingan lain sudah komitmen untuk menyelesaikan masalah ODOL secepatnya. “Tahun 2021 harus tak ada lagi kendaraan yang melanggar ODOL,” jelas Dirjen Budi didampingi Kepala BPTD IV Riau S.Ajie Panatagama.

Perangi ODOL Dimulai Dari Riau

Dirjen Budi juga mengatakan, kita mulai dari Riau dan terbukti BPTD IV Riau dan Kepri bersama aparat lain mampu menyidik dan membawa berkas dua pengusaha truk dan karoseri ke proses hukum karena pelanggaran ODOL.

“Ini adalah prestasi dan BPTD Riau bisa melakukan. Pemerintah akan menindak tegas semua bentuk pelanggaran ODOL karena dampaknya sangat negatif,” papar Dirjen Budi.

“Sesuai pasal 277 UU No.22/2009 tentang LLAJ, pelanggaran ODOL bisa dituntut ke pengadilan dengan ancaman denda Rp24 juta atau pidana kurungan 1 tahun,” sebut Dirjen Budi mengingatkan.

Secara ekonomi, kerugian akibat ODOL mencapai Rp43 triliun per tahun. Jumlah itu hanya dari biaya perbaikan jalan yang cepat rusak akibat dilalui truk ODOL,” terang Dirjen Budi.

Dan masih banyak dampak lainnya termasuk memicu terjadinya kecelakaan di jalan, kemacetan serta dampak sosial lainnya. “Oleh karenanya, tepat langkah BPTD IV Riau menindak tegas truk ODOL dan membawa kasusnya ke proses hukum,” urai Dirjen Budi.

Dari Riau ini, menurut Dirjen Budi, kita akan melakukan tindakan lebih tegas terhadap pelanggaran ODOL. “Kini banyak Kepala BPTD di Indonesia belajar ke Pak Ajie (Kepala BPTD Riau) untuk belajar menangani kasus ODOL bahkan membawanya ke proses hukum,” tukas Dirjen Budi.

Sementara, Ajie Panatagama kepada BeritaTrans.com mengatakan, proses penanganan ODOL di Riau adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk dukungan dari Dirkrimsus dan Dirlantas Polda Riau serta lainnya.

“Selain itu, BPTD Riau terus menjalin komunikasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan lain terutama perusahaan dan operator angkutan barang di Riau, untuk sama-sama memerangi dan mencegah ODOL,” jelas Ajie.

Kalau semua sudah sepakat dan satu kata memerangi ODOL maka masalah yang berat sekalipun bisa diatasi. “Kebersamaan dan komitmen perang melawan ODOL ini yang perlu dibangun di Indonesia,” tegad Ajie.(helmi)

loading...