Angkasa Pura 2

ODOL Melanggar UU, Merugikan Negara dan Mengancam Keselamatan di Jalan Raya

Koridor OtomotifSabtu, 9 Februari 2019
IMG-20190209-WA0041

IMG-20190209-WA0040

JAKARTA (BeritaTrans.com) – UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 227 dengan tegas melarang memodifikasi atau merubah kendaraan yang menyalahi rancang bangun dan uji tipenya (SRUT). Hal ini jelas menyalahi hal cipta sekaligus merugikan negara karena tak membayar PNBP. Dan pada akhirnya tak laik jalan sehingga bisa membayakan keselamatan serta merusak jalan.

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau MEMODIFIKASI Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” sebut Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta.

Tujuan merubah atau memodifikasi kendaraan bermotor itu, lanjut dia, dilakukan pemiliknya untuk menambah dimensi dan menambah kapasitas angkut kendaraan yang bersangkutan. “Modifikasi ini akhirnya sudah tidak sesuai standar pabrikan  menjadi Over Dimensi dan Over Loading (ODOL),” kata Tigor lagi.

Jika ini dilakukan maka kendaraan truk tersebut menjadi tidak laik jalan lagi untuk digunakan. Dan menggangu bahkan membahayakan terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. “Perubahan kondisi dimensi kendaraan bermotor dan over loading ini juga agar menyebabkan cepat rusaknya jalan raya,” jelas Tigor.

Data Kementrian Pekerjaan Umum  dan  Perumahan Rakyat dikatakan, kerugian kerusakan jalan  akibat kondisi over dimensi dan over loading truk-truk adalah sebesar Rp43 Triliun per tahun.

Dampak penggunaan kendaraan yang ODOL ini adalah terjadinya pelambatan kecepatan dan bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan saat digunakan. “Sering kita lihat misalnya di jalan tol sering kali terjadi kemacetan panjang dikarenakan adanya truk di depan yang jalannya lambat. Atau, kendaraan terbalik  karena keberatan muatan akibat dari perubahan dimensi badan kendaraannya,” papar Tigor lagi.

Vonis PN Pekanbaru

Oleh karenanya, Tigor menyambut positif vonis Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memvonis Direktur PT Alam Citra Usaha Abadi (ACUA), Iswandi, dengan hukuman membayar denda 12 juta atau subsider 2 bulan kurungan, pada sidang putusan hari Kamis (7/2/2019) lalu.

“Selain itu juga Iswandi juga diwajibkan untuk mengembalikan truk tronton miliknya BM 8555 AO dan BM 8512 AO miliknya, seperti standar pabrikan,” terang Tigor.

Majelis Hakim PN Pekanbaru juga   menjatuhkan  hukuman kepada terdakwa lain dalam perkara tersebut yakni Edi Li, pemilik bengkel Cahaya Saudara Mandiri, yang berada di Kota Pekanbaru.

“Menurut majelis hakim, terdakwa Iswandi dan Edi, terbukti bersalah melanggar Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” urai Tigor.

“Pelanggaran yang dimaksud, kedua terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini melaksanakan rancang bangun 2 unit truk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku‎,” sebut Tigor.

Untuk mencegah kerugian negara yangvlebih besar serta menyelamatkan manusia dari bahaya ODOL, Tigor mendukung para hakim menjatuhkan vonis tegas bila perlu sanksi terberat pada pelaku dan pemilik kendaraan yang terbukti melakukan modifikasi kendaraan sehingga menyalahi rancang bangun dan tipe yang telah ditentukan.

“Aparat di lapangan baik Polri atau Ditken Hubdat dan aparatnya di lapangan hendaknya bisa mengawasi kendaraan yang melanggar ODOL. Awasi dan tegakkan hukum yang tegas jika terbukti melanggar ODOL. Pelanggatan ODOL jelas-jelas merugikan negara serta mengancam keselamatan di jalan raya,” tegas Tigor.(helmi)

loading...