Angkasa Pura 2

Galangan Lesu Akibat Pelayaran Marak Impor Kapal China

DermagaSelasa, 12 Februari 2019
gambar-20181018_2YZuj3

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Manajemen PT Krakatau Shipyard sambut baik rencana pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Karenanya, tahun ini perusahaan membidik penjualan hingga Rp350 miliar.

Askan Naim, Direktur Utama PT Krakatau Shipyard menyebutkan bahwa industri galangan kapal akan mendapatkan ruang bersaing dengan negara tetangga.

“Mendapatkan ruang bersaing dan tidak ada perbedaan dengan free zone seperti Batam,” ujarnya saat dihubungi kontan.co.id, Senin (11/2/2019).

Walaupun begitu, ia harapkan pemerintah juga bisa mendorong industri komponen kapal bisa tumbuh guna mengurangi impor komponen oleh pelaku bisnis galangan kapal. Asal tahu saja, tiap kapal yang dibuat dalam negeri 65%-70% komponennya merupakan hasil impor.

Ia bilang bahwa para pelaku bisnis komponen kapal tersebut juga hingga saat ini terbentur nilai keenomian daripada produk yang dihasilkan. “Mereka berpikir daya serap atas hasil yang dihasilkan di Indonesia berapa besar. Nah kontinuitas pembangunan kapal baru itu yang diperlukan,” ujarnya.

Menurutnya kalau tidak ada keberlangsungan proyek maka industri komponen kapal yang diharapkan tumbuh juga sulit, sebab hendak produksi komponen pasti akan berhitung juga siapa yang akan menyerap hasil produksinya.

Lemahnya tren pemesanan kapal sendiri lantaran masih maraknya pengusaha pelayaran yang melakukan impor kapal dari China. Padahal, Askan bilang pelaku usaha galangan kapal di Indonesia sendiri ada sekitar 200 pengusaha tapi lemahnya pemesanan kapal disebutnya yang aktif kurang dari 100 pengusaha.

Ia pun memaparkan bahwa sebetulnya kapal impor dari China tersebut untuk kualitas berada di bawah kualitas buatan Indonesia.

“Kami banyak memperbaiki kapal-kapal yang dibeli dari China, untuk kualitas tidak sesuai. Jadi datang dan beroperasi 4-5 bulan harus naik dock,” jelasnya.

Dengan banyaknya reparasi kapal itu juga, perusahaan bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Disebutnya, dari tiap proyek reparasi satu kapal perusahaan bisa mendapatkan profit 25%-30%. Sedangkan untuk pembuatan kapal baru sendiri ia bilang bisa mendapatkan profit hingga 10% sudah sangat baik.

Untuk rencana yang dicanangkan pemerintah sendiri, perusahaan menyambut baik. Dengan begitu juga, perusahaan membidik penjualan sebesar Rp 300 miliar – Rp 350 miliar.

Sedangkan berapa proyek kapal baru yang akan dibuat perusahaan, Askan masih belum bisa menyebutkan lantaran perusahaan juga masih mengikuti tender yang mana tender tersebut dilakukan dikisaran Maret, April, dan Mei. Untuk saat ini, ia bilang perusahaan masih mengerjakan proyek existing milik Kementerian Perhubungan yang sedang dalam proses finishing.

MORATORIUM IMPOR KAPAL

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pengusaha Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Edie K Logam mendesak pemerintah segera membuat moratorium impor kapal untuk mendorong berkembagnya industri galangan nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menciptakan tumbuhnya industri pendukung.

“Cara ini diyakini mampu membangkitkan industri galangan dalam negeri,” ujarnya.

Ini sama dengan asas cabotage yang telah sukses diimplementasikan perusahaan pelayaran melalui Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) di bawah payung hukum Inpres 5/2005 tetang Pemberdayaan Industri Pelayaran dan UU 17/2008 tentang Pelayaran.

Pertumbuhan kapal berbendera merah putih terdongkrak hingga lebih dari 150 persen. Melalui program Asas Cobotage seluruh komoditi domestik wajib menggunakan kapal dan kru merah putih.

“INSA berhasil dengan Asas Cabotage-nya, Kami ingin moratorium kapal juga terwujud. Moratorium kapal ini membutuhkan campur tangan pemerintah dalam memanfaatkan potensi nasional di sektor indusri galangan untuk pengadaan kapal. SDM kita cukup banyak dan tidak kalah dengan luar negeri ,” tegas Edie.

Menurutnya, tanpa ketegasan pemerintah, industri galangan kapal nasional tidak akan tumbuh seperti yang diharapkan. “Pemerintah yang bisa menghentikan sementara impor kapal. Semua kebutuhan armada wajib di bangun di dalam negeri, kecuali untuk jenis kapal-kapal tertentu yang belum bisa dibangun di dalam negeri,” tuturnya.

Edie menjelaskan, saat ini IPERINDO tengah menyiapkan konsep moratorium kapal yang akan disampaikan kepada pemerintah. “Konsep moratorium tengah kami persiapkan dan kalau sudah selesai akan kami ajukan kepada pemerintah, melalui kementerian teknis terkait” kata Edie, dalam bincang santai di DPP Iperindo, Rabu (17/10/2018).

loading...