Angkasa Pura 2

Menpar: Tiket Pesawat Mahal, Okupansi Hotel Melempem

Destinasi KokpitSelasa, 12 Februari 2019
2019-02-12 07.31.33

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut kenaikan harga tiket penerbangan domestik berdampak pada melempemnya tingkat hunian (okupansi) hotel pada awal tahun.

Di Lombok, misalnya, okupansinya cuma 30 persen atau jauh lebih rendah dari okupansi hotel secara nasional yang berkisar 50-55 persen pada tahun lalu.

“Secara nasional, saya belum menghitung, tetapi beberapa provinsi menyebut okupansi drop dari 60 persen menjadi hanya 30 sampai 40 persen,” katanya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2).

Karenanya, ia mengimbau maskapai penerbangan tidak menaikkan tarif besar-besaran dan mendadak, mengingat dampaknya cukup besar terhadap industri pariwisata. “Kalau penurunan (tarif) boleh besar dan mendadak,” imbuh dia.

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani membenarkan tren okupansi perhotelan memang cenderung menurun. Ia menyebutkan bahwa okupansi hotel berbintang masih mencapai 56 hingga 57 persen pada 2017 lalu.

“Memang, pertumbuhan kamarnya juga cukup banyak. Pertumbuhannya memang tidak hanya yang konvensional, tetapi juga nonkonvensional, seperti AirBnB,” ujarnya.

Ia merinci total jumlah kamar hotel berbintang tahun lalu mencapai 350 ribu kamar dan nonbintang 310 ribu atau naik 25 ribu kamar atau 7,7 persen dibanding tahun lalu.

Untuk menjaga okupansi perhotelan tahun ini, Hariyadi berharap maskapai penerbangan bersedia menurunkan harga tiket penerbangan yang melonjak di awal tahun. Misal, rata-rata harga tiket maskapai Garuda Indonesia melonjak 40 persen karena maskapai pelat merah itu menghilangkan tiket promo dari kelas ekonomi V,T,Q, namun memaksimalkan penjualan tiket kelas ekonomi Y yang lebih mahal.

images

“Terus terang kami merasa terpukul oleh kenaikan tiket yang dipicu oleh Garuda (Garuda Indonesia),” jelasnya.

Tak hanya itu, maskapai Lion Air juga menerapkan bagasi berbayar yang mengerek biaya tiket pesawat yang dibebankan kepada penumpang.

“Praktek Garuda dan Lion Air ini sudah mengarah ke kartel yang menurut pandangan kami sudah tidak sehat,” terang Hariyadi.

Ia berharap pemerintah membuka kesempatan untuk maskapai regional, seperti JetStar dan Scoot untuk melayani penerbangan antar daerah di Indonesia.

Ia juga menyadari kenaikan harga tiket dan pengenaan tiket bagasi tak terlepas dari tingginya harga avtur. Karenanya, ia berharap penjualan avtur di Indonesia tidak lagi dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero).

“Jangan sampai karena Pertamina yang tidak efisien, rakyat yang menanggung,” tutur Hariyadi.

2212467IMG-20160801-181216-1470062637725780x390

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menghilangkan beban pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas penjualan avtur dan suku cadang pesawat.

Okupansi Mandek

Dengan kondisi saat ini, Kementerian Pariwisata memperkirakan okupansi hotel pada 2019 hanya 55 persen untuk hotel berbintang dan 50 persen untuk hotel nonbintang. Proyeksi tersebut sama dengan capaian okupansi tahun lalu atau ini berarti stagnan.

“Proyeksinya (okupansi) masih sama, yaitu sekitar 55 persen,” ujar Arief Yahya.

Menurut dia, tidak tumbuhnya okupansi hotel tak terlepas dari rendahnya pertumbuhan tamu hotel. Namun, di sisi lain, pertumbuhan jumlah hotel bertumbuh lebih kencang.

Sebenarnya, setiap daerah memiliki pola okupansi yang khas. Misalnya, Bali dan Batam, okupansi hotel akan naik saat akhir pekan. Sementara, kondisi terbalik terjadi di Jakarta di mana okupansinya lebih padat pada hari kerja.

Arief menuturkan untuk meningkatkan okupansi hotel diperlukan strategi khusus. Seperti, menggelar program di musim sepi pengunjung. Salah satu daerah yang berhasil adalah Batam di mana okupansinya mulai merangkak naik pada hari kerja karena memberikan diskon.

“Di Batam itu diberikan diskon besar-besaran di saat okupansinya rendah,” jelasnya.

BPS: Picu Inflasi

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kebijakan bagasi berbayar kemungkinan besar akan berdampak ke inflasi. Tapi, mereka menyatakan butuh waktu untuk menghitung pengaruh kebijakan pengenaan tarif bagasi kepada inflasi.

2019-02-12 07.37.48

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melihat dampak kebijakan maskapai tersebut kepada kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Faktor tersebut salah satunya berkaitan dengan skala pemberlakuan kebijakan.

BPS perlu melihat rute pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar dan maskapai yang menerapkan kebijakan tersebut. BPSJ juga perlu melihat porsi penerbangan dengan bagasi berbayar terhadap seluruh jasa penerbangan yang digunakan masyarakat dalam satu periode tertentu.

Selain itu katanya, BPS juga harus memotret penumpang pesawat yang memanfaatkan fasilitas bagasi ketika bepergian. “Tapi secara kasar, kalau memang kebijakan bagasi bikin harga tiket naik, tentu berpengaruh ke inflasi,” jelas Suhariyanto di Gedung BPS, Jumat (1/2).

Lihat juga:Menhub Janji Rilis Aturan Tarif Bagasi Pesawat Bulan Depan

Suhariyanto mengatakan tanpa melihat kebijakan bagasi berbayar, kenaikan tarif tiket pesawat yang terjadi beberapa waktu lalu sudah menjadi salah satu komponen pembentuk inflasi pada Januari kemarin.

BPS mencatat, inflasi tiket pesawat bulan lalu mencapai 0,2 persen. “Kenaikan tiket ini sebenarnya kejadian yang cukup unusual. Biasanya, harga tiket pada Januari ini drop, ketika pemerintah minta turun, baru turun,” jelas dia.

Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti melanjutkan, bisa saja tren inflasi tarif tiket pesawat gara-gara kebijakan bagasi berlanjut pada bulan depan. Asal, kalkulasi itu dihasilkan dari data yang memang berkualitas.

Hanya saja, BPS masih perlu melihat data tersebut. Yunita mencontohkan, perhitungan IHK dari tarif pesawat terbang selama ini dilihat dari komponen-komponen yang membentuk harga tersebut.

Lihat juga:Lion Air Pede Bagasi Berbayar Dongkrak Pendapatan 10 Persen

Tarif pesawat pada bulan lalu seharusnya sudah mencakup biaya bagasi, mengingat sebagian besar maskapai belum melakukan kebijakan bagasi berbayar. Namun, ketika maskapai mulai menerapkan bagasi berbayar, harga tiket pesawat tentu jadi terdistorsi.

Bisa jadi, harga tiket akan menjadi murah, namun tarif bagasi malah melonjak. Di sisi lain, ada kemungkinan harga tiket masih tetap sama, namun ada tambahan biaya bagasi saja.

Akibatnya, perbandingan data tiket pesawat antara bulan kemarin dan bulan ini bisa menjadi tidak seimbang (apple-to-apple). Ujungnya, perhitungan inflasi tarif pesawat bisa kacau dan tidak kredibel.

Untuk itu, BPS akan meminta klarifikasi secara lebih rinci kepada maskapai terkait kontribusi beban bagasi terhadap pembentukan tarif pesawat di periode-periode sebelumnya. Jika angka ini sudah didapatkan, maka BPS bisa memproses inflasi ke tahap berikutnya.

“Kebijakan tarif bagasi ini aneh karena bikin data perbandingan harga antar periode jadi tidak apple-to-apple. Sementara, kalau kami ingin menghitung kenaikan IHK, tentu kualitas data harus seimbang,” tutur dia.

(moy/sumber: cnnindonesia.com).

loading...