Angkasa Pura 2

KPLP Kawal Implementasi Pemisahan Alur Laut Selat Sunda dan Lombok

DermagaJumat, 15 Februari 2019
IMG-20190215-WA0025

IMG-20190215-WA0024

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pasca disetujuinya penetapan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh organisasi maritim dunia/International Maritime Organization (IMO) pada Januari 2019, Kementerian Perhubungan siap mengawal implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok hingga mulai diberlakukan secara internasional pada tahun 2020 mendatang.

Tak hanya persiapan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS seperti Vessel Traffic System (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), peta elektronik maupun regulasi terkait operasional dan teknis saja, namun juga dukungan keselamatan pelayaran dan pengamanan TSS di kedua selat tersebut perlu dipersiapkan secara matang.

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, serta penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, siap mendukung keselamatan pelayaran dan pengamanan TSS Selat Sunda dan Lombok.

“Sejak awal KPLP telah mempersiapkan personel untuk mengawal implementasi TSS dengan melaksanakan patroli serta menyiapkan quick response team hadapi kecelakaan/musibah pelayaran termasuk di area yang dekat dengan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) di area Gili Trawangan Lombok dan sekitarnya,” urai Direktur KPLP Ahmad di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurutnya, pembentukan quick response team akan dilaksanakan secara terpadu dan didukung oleh Pangkalan PLP, Distrik Navigasi, Stasiun Radio Pantai (SROP), dan pihak terkait.

“Selain itu, KPLP juga memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Karenanya, pelaksanaan patroli di perairan Selat Sunda dan Lombok akan terus kami tingkatkan mengingat IMO terus memonitor pelaksanaan dan implementasinya,” tuturnya.

Penerapan TSS bertujuan memastikan keselamatan dan keamanan palayaran di kedua selat yang menjadi wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan cukup ramai dilintasi oleh kapal-kapal asing.

Sudah menjadi tugas bersama bagi Indonesia untuk mengawal TSS Selat Sunda dan Selat Lombok sampai kemudian diadopsi pada Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 pada Juni 2019 mendatang.

“Untuk itu, diperlukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan para instansi dan stakeholder terkait untuk bersama-sama mempersiapkan dengan baik, agar TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini hingga secara resmi diimplementasikan dengan baik dan lancar pada tahun 2020 mendatang,” pungkas Ahmad.

loading...