Angkasa Pura 2

Tegakkan Hukum Pelayaran, KSOP Tarakan Periksa Kapal Tanpa SPB

DermagaJumat, 15 Februari 2019
IMG-20190215-WA0047

TARAKAN (BeritaTrans.com) – Tegakkan hukum bidang pelayaran, KSOP Kelas III Tarakan, Kalimantan Tenggara periksa kapal yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB

Ya, menyidikan dilakukan terhadap tersangka Delmar, Nakhoda Kapal KM. Muhammad Bilal dengan GT.25 yang berlayar dari Sesayap Hilir Kabupaten Tanah tidung Tujuan Sebatik Nunukan bermuatan kayu jadi sebanyak 19,5 M3.

“Dia berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan tidak memiliki dokumen muatan berdasarkan laporan Kejadian dari KSOP Kelas III Tarakan Nomor : KL.105/1/1/Ksop.Trk.2019, 2 Januari 2019,” jelas Kepala Kantor KSOP Kelas III Tarakan melalui kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli selaku Penyidik PNS KSOP kelas III Tarakan, Syaharuddin di Tarakan, Jumat (15/2/2019).

Untuk itu, pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor KL.104/1/1/KSOP Trk.2019, 2 Januari 2019 dan juga telah mengirimkan SPDP ke Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor SPDP KL. 105/1/3/KSOP.Trk.2019 pada 4 Januari 2019 .

“Sesuai surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 8/Pen.Pid/2019/PN Tar pada 14 Januari 2019 memberikan persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik,” ujar Syahar.

Setelah penyerahan berkas di tahap pertama dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), selanjutnya KSOP Tarakan menjalankan petunjuk yang harus dilengkapi yaitu mulai dari BAP para saksi dan kelengkapan berkas lainnya.

Selanjutnya, Senin (11/2/2019), Penyidik PNS KSOP Tarakan kembali menyerahkan berkas perkara untuk di teliti pihak JPU apakah masih ada kekurangan atau tidak.

“Dari tahap pemeriksaan berkas perkara oleh JPU, kami mendapat konfirmasi bahwa berkas dinyatakan lengkap selanjutnya kami menunggu surat Dakwaan dan penyerahan Tahap II,” imbuh dia.

Pihaknya berharap langkah penegakan hukum ini mendapat dukungan, sehingga upaya-upaya penegakan hukum sesuai amanah UU 17 2008 tentang pelayaran yang mana merupakan tugas dan fungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat konsisten dilaksanakan. (omy)

loading...