Angkasa Pura 2

Tinggal Masalah Tarif, PM Ojol Segera Terbit

KoridorJumat, 8 Maret 2019
Gojek_edit-553x372

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menentukan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah ojol. Namun begitu dipastikan, PM tentang Ojol akan segera keluar dalam satu-dua minggu ini.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub, Ahmad Yani, ATD, MT mengaku pihaknya masih menghitung tarif ideal.

“Kita sedang hitung bareng-bareng, paling lambat minggu depan. (Selama ini) aturannya nggak ada, yang nentuin semua aplikator,” ungkap Ahmad Yani di kantornya, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Namun begitu, dia menegaskan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) mengenai ojek online (ojol) segera rampung. “Draft PM tersebut sduah di Biro Hukum Kemenhub, setelah dilakukan sinkronisasi antar lembaga termasuk di Kementerian Hukum dan HAM RI,” jelas Ahmad Yani.

Meski begitu, menurut alumni STTD Bekasi itu, ketentuan tarif belum mendapatkan lampu hijau. Masih ada beda pendaoata antara usulan driver Ojol dengan pihak aplikator.

Ahmad Yani menyebutkan, para driver ojol rata-rata mengajukan tarif batas bawah sebesar Rp 3.000/Km. Nominal itu berbeda dengan usulan aplikator yang menginginkan tarif minimal Rp 1.600/Km.

Oleh karena itu, Pemerintah harus mengambil jalan tengah, antara driver ojol dan aplikator. “Kalau driver pasti masukannya mau yang tinggi supaya bisa hidup lebih baik, tapi kan juga ada pertimbangan kemampuan konsumen. Nah Pemerintah ambil tengah tengah,” jelas AHmad Yani.

Masih Harus Komunikasi Lagi

“Kita (Kemenhub) mesti komunikasi dengan aplikatornya. Nanti Pak Menteri (Perhubungan) akan menetapkan berapa paling ideal melihat dari sisi operator, driver, dan penumpang,” lanjut Ahmad Yani.

Dia menegaskan, nominal tarif tidak akan dicantumkan dalam Permenhub tentang ojol, melainkan ditetapkan dalam aturan terpisah berupa keputusan menteri. Sejalan dengan itu, opsi zonasi tarif juga masih dalam pertimbangan.

“Kita juga pertimbangan menganut zonasi apakah akan dimasukkan kearifan lokal. Kalau diserahkan ke gubernur bagaimana dampaknya, sedang kita hitung-hitung,” sebut Ahmad Yani.

“Namun karena ada daerah juga seperti di Makassar tak mau naik tarif, karena kalau tarif dinaikkan yang order tak ada, itu driver yang minta. Disini kita harus bijak,” tandas Ahmad Yani.(helmi)