Angkasa Pura 2

Membedakan PSO dan Subsidi Sektor Perkeretaapian

EmplasemenRabu, 13 Maret 2019
IMG-20190313-WA0013

IMG_20190313_102431

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Public Service Obligation (PSO) dan subsidi dinilai berbeda, tak terkecuali pada sektor perkeretaapian. Hal itu menjadi diskusi menarik dalam Sharing Ideas on Transportation di Kantor KAI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Pengamat Transportasi dan Kebijakan Publik Agus Pambagyo menegaskan PSO berbeda dengan subsidi dilihat dari peruntukannya.

“Subsidi jelas seperti untuk angkutan perintis kereta dan lainnya,” ujar Agus.

Sementara untuk PSO bahkan IMO dan TAC menurutnya tidaklah jelas peruntukan dan alokasinya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbanghub) Sugihardjo menyebutkan bahwa PSO, TAC, dan IMO perlu dilihat dari hulu dan hilirnya.

“PSO merupakan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan atas operasional layanan operator sesuai dengan ketentuan,” tutur Sugihardjo.

IMG_20190313_111514

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi Cris Kuntadi menambahkan bahwa perlu dilakukan persamaan persepsi terkait PSO dan subsidi.

“Komisaris dan Direksi agar menjabarkan antara PSO dan subsidi jangan sampai kriterianya sama sehingga tidak bisa dibedakan,” kata Cris yang juga mantan Irjen Kemenhub.

Permasalah kriteria harus dapat ditemukan solusinya, sehingga dapat berdampak pada kejelasan pada saat dilakukan audit pelaksanaan realisasi PSO atau subsidi. (omy)

loading...