Angkasa Pura 2

Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Perkuat Integrasi Sistem Perizinan Online Melalui OSS dan JakEVO

jakevo 2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Secara intensif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat terus bersinergi mengatasi seluruh kendala teknis dalam pengintegrasian Sistem OSS dan JakEVO dengan mengupayakan pelayanan yang terbaik bagi Warga Ibukota Jakarta. Pelaku ushaha termasuk UMKM sektor transortasi melalui sistem perizinan online dijamin akan mendapatkan perlakuan sama dan setara dengan pelaku usaha lainnya.

“DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau EoDB Indonesia di mata dunia, melalui dedikasi sepenuh hati, mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta” kata Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Sebagai informasi tambahan, lajut dia, Bank Dunia dalam laporan terbaru yang berjudul “Doing Business 2019: Training to Reform” menempatkan Indonesia pada peringkat ke – 73 (tujuh puluh tiga) dari 190 (seratus sembilan puluh) negara dalam kemudahan berusaha di tahun 2019.

Dari 10 indikator EODB yang dinilai Bank Dunia, peringkat Indonesia turun di empat bidang dan naik di enam lainnya. Indikator yang mengalami penurunan peringkat adalah dealing with construction permit (dari 108 menjadi 112), protecting minority investors (dari 43 menjadi 51), trading across borders (dari 112 ke 116), dan enforcing contracts (dari 145 ke 146).

Sementara itu, tiga indikator yang mencatatkan kenaikan peringkat tertinggi dalam laporan tahun ini dibandingkan tahun lalu adalah starting a business (dari 144 ke 134), registering property (dari 106 ke 100), dan getting credit (dari 55 ke 44).

Terkait penilaian indeks kemudahan berusaha tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi objek penilaian di tingkat daerah sebagai perwakilan Indonesia.

Terutama berkontribusi terhadap penilaian dua indikator yaitu starting a business dan dealing with construction permits dengan bobot penilaian 78% di Jakarta dan 22% di Surabaya.(helmi)

loading...