Angkasa Pura 2

Pesawat Boeing 737-8 Max Di-grounded, Bagaimana Tarif Parkirnya di Bandara?

Kokpit Perspektif Bang AweKamis, 14 Maret 2019
2019-03-14 20.58.18

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Respon cepat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melarang terbang sementara 11 pesawat terbang Boeing 737-8 MAX di Indonesia patut mendapat pujian. Namun bagaimana efek dari kebijakan tersebut terhadap operator bandara?

Pelarangan itu, seperti ditegaskan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, bercermin dari jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines berjenis Boeing 737-8 MAX. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pesawat yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi laik terbang.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia.

“Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy) dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan” kata Polana di Jakarta, Senin (11/3/2019).

kemenhub-mulai-inspeksi-boeing-737-max-8-di-soekarno-hatta-ENMVJsCt2R
Petugas Inspektur Kelaikudaraan Kementerian Perhubungan dan tekhnisi Lion Air melakukan pemeriksaan seluruh mesin dan kalibrasi dengan menggunakan alat simulasi kecepatan dan ketinggian pesawat pada pesawat Boing 737-Max 8 milik Lion Air di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/3/2019). Antara Foto

Dia menjelaskan di Indonesia terdapat 11 pesawat Boeing 737-8 MAX dengan rincian satu unit dioperasikan Garuda Indonesia dan 10 unit dioperasikan Lion Air. “Lion Air sebelumnya memiliki 11 unit. Namun jatuh satu sehingga tinggal 10 unit,” jelasnya kepada BwritaTrans.com dan Aksi.id.

TRAFFIC MOVEMENT

Pelarangan itu, PT Angkasa Pura II menegaskan tak berpengaruh terhadap pergerakan trafik (traffic movement) di bandara.

“Tidak ada pengaruh sama sekali dalam pelayanan kepada penumpang. Pelayanan penerbangan lancar-lancar saja,” ungkap Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id, Selasa (12/3/2019) malam.

Penerbangan maskapai tetap berjalan, dia mengutarakan dengan mengganti tipe pesawat. Untuk Lion Air menggunakan Boeing 737-900 dan Garuda memakai Boeing 737-800 NG.

UTILISASI PARKING STAND

Dampak kebijakan Boeing 737-800 Max, Awaluddin menjelaskan hanya berpengaruh terhadap utilisasi parking stand di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat digantinya jenis pesawat oleh Lion Air tersebut.

Pernyataan Awaluddin ini secara terang-benderang memperlihatkan bahwa kinerja utilisasi parking stand di bandara terganggu.

Informasi yang didapat BeritaTrans.com dan Aksi.id memperlihatkan ada enam pesawat Boeing 737-8 Max Lion Air, yang diparkir di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, berikut datanya: di K11 ditempati pesawat dengan nomor registrasi PKLQI, R25 ditempati PKLQJ, R35 ditempati PKLQL, R36 ditempati PKLQG, R41 ditempati PKLQQ dan A74 ditempati PKLQM

Selain itu, satu pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, dan tiga pesawat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar.

Sedangkan pesawat Boeing 737-8 Max Garuda Indonesia kabarnya diparkir di hangar GMF, Bandara Soekarno-Hatta.

Data tentang enam pesawat Boeing 737-8 Max Lion Air diparkir di Bandara Soekarno-Hatta, belum mendapat konfirmasi dari juru bicara Lion Air, Danang Mandala Prihantoro.

TARIF PARKIR

Selain aspek utilisasi parking stand, pesawat-pesawat yang di-grounded itu membangun pertanyaan apakah tetap dikenakan tarif parkir (aircraft parking charge).

BeritaTrans.com dan Aksi.id mencatat aircraft parking charge itu masuk ICAO Recommendations. Berkaitan dengan airport dan route charges, tercantum dalam ICAO Doc 9082/6 tentang ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services.

Pungutan parkir pesawat terbang seyogyanya dihitung berdasarkan luas apron yang dipergunakan termasuk clearance area untuk maneuver.

Oleh karena pesawat terbang dengan berat yang sama mungkin mempunyai luas yang berbeda, sedangkan datanya sering kali tidak available, maka untuk mempermudah penagihan dipergunakan MTOW (Maximum Permissable Take-off Weight) yang tercantum dalam CoA (certificate of airworthiness, surat tanda laik udara). yang juga dipakai sebagai dasar untuk menghitung landing charge.

Untuk meningkatkan kapasitas apron, khususnya contact stands yang jumlahnya terbatas, bandar udara yang ramai mengusahakan agar pemakaian parking space oleh airlines, terutama pada peak hours, dapat dipersingkat dengan cara :

Mempersingkat free parking time menjadi satu jam, waktu yang cukup untuk turn-around. Free parking tidak berlaku jika block-on/block-off time melebihi satu jam.

TETAP BAYAR?

Penggunaan parking stand itu tidak hanya hitungan jam, namun hitungan hari bahkan mungkin pekan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak menafikan pelarangan terbang dapat diperpanjang.

“[Grounded sementara] bisa kurang, bisa tambah [dari waktu seminggu],” kata Budi usai meninjau pembangunan Bandara Wirasaba, Selasa (12/3/2019).

Dengan rentang waktu pemakaian parking stand begitu lama, sedangkan argometer terus berjalan, maka apakah pihak maskapai bersedia membayar tarif parkir?

IMG_20190314_205614

Kalau dipaksa membayar, maka menjadi beban cost tersendiri bagi Lion Air. Apalagi grounded itu bukan keinginan maskapai, tetapi disebabkan kebijakan pemerintah. Dan tentu saja pihak maskapai dirugikan secara finansial akibat tak beroperasinya pesawat.

Bila tarif parkir dibebaskan maka cukup besar loss of opportunity pendapatan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II selaku operator bandara.

Pasti ada win-win solution yang dapat dibangun agar kebijakan pelarangan terbang pesawat Boeing 737-8 Max itu tidak menimbulkan persoalan baru yang menambah beban finansial bagi operator pesawat dan operator bandara.

Tak hanya penambahan beban finansial yang wajib dihindari, tetapi juga menutup potensi temuan masalah saat audit oleh BPKP terhadap PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Bu Dirjen Polana tentu dapat menyusun skenario apik dan cantik agar pelarangan terbang pesawat, selain bertujuan memberikan jaminan keselamatan transportasi udara, juga menyodorkan solusi yang dapat diterima semua pihak.

(Agus Awe/Direktur Institut MD9).

loading...