Angkasa Pura 2

Boeing 737 Max Tetap Diproduksi, Namun Pengiriman Dihentikan Sementara

KokpitJumat, 15 Maret 2019
images (1)

WASHINGTON (BeritaTrans.com) – Boeing tengah menghadapi krisis terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Buntut insiden mematikan jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines, Boeing menyetop pengiriman jet 737 MAX-nya kepada maskapai penerbangan di seluruh dunia.

Dihentikannya pengiriman pesawat ini dilakukan berdasarkan perintah dari Badan Aviasi Federal Amerika Serikat.

Jet 737 MAX telah dilarang beroperasi di sejumlah negara, termasuk AS. Pelarangan muncul pasca-insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines pada Minggu (10/3) lalu, yang menjadi tragedi kedua dalam kurun waktu lima bulan terakhir.

Lima bulan sebelumnya, Lion Air, dengan jenis pesawat yang sama, terjun bebas di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Insiden itu menewaskan 189 penumpang dan awak yang ada di dalamnya.

MAX-737-sensor-W

Kendati demikian, penyetopan pengiriman ini tak serta merta membuat Boeing berhenti memproduksi 737 MAX.

“Kami terus memproduksi 737 MAX sambil menilai bagaimana situasi, termasuk kendala kapasitas potensial, dan dampaknya pada sistem produksi kami,” ujar Juru Bicara Boeing, Chax Bikers, melansir Reuters.

Boeing juga berencana untuk menaikkan tingkat produksi. Produsen pesawat terbesar di dunia itu menargetkan sebanyak 52 pesawat dihasilkan dan rampung setiap bulan.

KEMENHUB TUNGGU FAA

Sementara itu, Kementerian perhubungan (Kemenhub) mengaku menunggu kebijakan dari Federal Aviation Administration (FAA) guna mencabut kebijakan larangan terbang sementara (grounded) untuk jenis pesawat jenis Boeing 737 Max 8.

FAA diperkirakan akan memberikan arahan baru terkait kebijakan terbang jenis pesawat Boeing tersebut pada April mendatang.

2016682961

Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti menjelaskan pihaknya menerima surat arahan dari FFA kepada seluruh regulator penerbangan dan operator yang memiliki pesawat jenis Boeing 737 MAX. Sesuai arahan tersebut, menurut dia, pihaknya pun sudah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan larangan terbang sementara untuk pesawat jenis tersebut.

Ia pun mengaku sudah menyurati Lion Air dan Garuda Indonesia terkait larangan tersebut. Maskapai pun sudah diminta untuk melakukan pemeriksaan pesawat yang kemudian wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Terkait larangan terbang ini, FAA akan menerbitkan kembali airworthness directive paling lambat akhir April. Nah, ini barangkali menjadi dasar (untuk mencabut larangan terbang),” ujar Polana di Jakarta, Rabu (13/3).

Meski demikian, Polana mengaku pihaknya akan terus bersurat dengan FAA terkait kebijakan tersebut. Larangan terbang pun berpeluang dicabut jika FAA sudah memberikan arahan lebih cepat.

“Kami sudah bersurat, sambil menunggu jawaban itu. Dalam waktu seminggu (kami melakukan inspeksi), sambil menunggu (kebijakan lebih lanjut soal larangan terbang),” terang dia.

Saat ini, menurut dia, operator penerbangan juga sudah melakukan inspeksi. Inspeksi tersebut, nantinya akan dilaporkan ke pihaknya untuk kemudian diverifikasi apakah sudah memenuhi persyaratan.

Kemenhub sebenarnya sebelumnya sudah pernah melalukan ramp check secara acak terhadap armada pesawat yang dioperasikan maskapai domestik pada akhir tahun lalu. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut jatuhnya pesawat Lion Air JT-610.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, seluruh pesawat yang diperiksa laik terbang.

Namun, jatuhnya pesawat dengan jenis yang sama milik Ethiopian Airlines membuat Kemenhub memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan larangan terbang pada jenis pesawat tersebut. Kebijakan larangan terbang dikeluarkan FAA melalui penerbitan airworthines directive.

Sementara itu, Singapura, Vietnam, Uni Eropa mengeluarkan langkah yang lebih ekstrem dengan melarang semua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX keluar atau masuk negaranya.

(via).

loading...