Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Audit Statutoria PT BKI Cabang Semarang dan Belawan

DermagaJumat, 15 Maret 2019
IMG-20190315-WA0011

IMG-20190315-WA0010
JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan audit, monitoring, review dan evaluasi terhadap 2 kantor cabang PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yaitu Cabang Semarang dan Belawan secara bersamaan mulai hari Rabu hingga Jumat (13-14/3/2019).

Pelaksanaan audit, monitoring, review dan evaluasi terhadap 2 kantor cabang PT. BKI ini merupakan bagian dari pelaksanaan Oversight Program Tahap Ke-2 terhadap pelaksanaan pendelegasian tugas survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia kepada PT BKI.

“Kegiatan ini adalah kelanjutan dari Oversight Program terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT BKI, yang telah dibuka pada tanggal 5 Maret 2019 di Kantor Pusat BKI, Tanjung Priok,” demikian disampaikan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono.

Sudiono menjelaskan, bahwa pemilihan kedua kantor cabang Pratama ini dilakukan secara random guna memastikan keseragaman pelaksanaan prosedur survei dan sertifikasi statutoria yang ditetapkan di kantor pusat oleh kantor cabang BKI.

“Pada oversight sebelumnya, kita telah melaksanakan oversight program ini di Kantor Cabang PT BKI di Batam dan Samarinda,” ungkap Sudiono.

Pada kesempatan ini, Sudiono menjelaskan pihaknya menurunkan tim dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan untuk melakukan audit dan review selama 3 hari berturut-turut di kantor cabang BKI Semarang dan Belawan secara bersamaan.

“Kami meminta PT BKI untuk menentukan tindakan perbaikan, yang nantinya harus mereka sampaikan pada penutupan kegiatan oversight pada tanggal 21-22 Maret 2019 mendatang,” jelas Sudiono.

Sudiono berharap, melalui pelaksanaan oversight di kantor-kantor cabang ini kualitas dan standar pelayanan dari kegiatan survey dan sertifikasi statutoria oleh PT. BKI sebagai organisasi yang diakui (recognized organization) dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai informasi, Oversight Program Tahap 2 adalah lanjutan dari Oversight Program Tahap 1 yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 yang lalu. Pelaksanaan Oversight Program ini merupakan upaya untuk melakukan review terhadap perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tentang Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia Nomor HK. 107/1/4/DJPL-18 dan B.0212/HK.503/KL-18 yang telah berjalan hampir setahun sejak 9 April 2018 yang lalu.

Sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama, pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu periode 6 bulan pertama dan periode 6 bulan kedua. Pengawasan itu sendiri, dilakukan dalam bentuk audit, monitoring, evaluasi dan review terhadap pelaksanaan tugas pendelegasian oleh PT BKI selaku pihak kedua dalam perjanjian tersebut.(aliy)

loading...