Angkasa Pura 2

Akibat Bea Masuk Anti-dumping, Galangan Tunda Pengiiriman 100 Kapal Buatan Batam

DermagaSabtu, 16 Maret 2019
2019-03-16 15.01.31

BATAM (BeritaTrans.com) – Penerapan pajak anti-dumping terhadap impor pelat baja membuat sejumlah galangan kapal di Batam menunda pengiriman kapal ke pemesan. Sebab jika dikirim saat ini, harganya akan naik 27,5 persen dari harga yang tertuang di dalam kontrak.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan, saat ini sedikitnya ada 100 kapal buatan Batam yang sudah jadi tapi belum dikirim ke pemesan.

Produsen memilih menunda pengiriman kapal-kapal tersebut sambil me­nunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No­mor 50/2016 tentang pe­ngenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap impor produk pelat baja atau hot rolled plate (HRP) dari Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.

“Iya, ada 100 kapal dipesan di Batam, tapi tak bisa keluar. Karena kalau keluar, harganya akan lebih mahal 27,5 persen,” kata Johnson di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, kemarin.

Kenaikan harga sebanyak 27,5 persen ini terdiri dari 15 persen bea masuk dan 12,5 persen BMAD.

“Dan yang paling menyakitkan adalah keluarnya nota pembetulan pada November 2017, dimana kapal-kapal yang keluar dari Indonesia dikenai BMAD,” ucapnya.

Johnson sangat menyayangkan peraturan ini terlambat diketahuinya, padahal sudah diundangkan sejak 2016 lalu.

“Yang ngeri ini pengusaha tidak tahu dan penguasa juga baru tahu. Bisa diketahui karena ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Beban pajak ini menambah beban pengusaha. Di saat kapal-kapal dipajaki, ternyata biaya angkutan laut di Indonesia lebih mahal dari Singapura dan Thailand. Nilainya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Padahal mahal, tapi produktivitasnya rendah, hanya bisa lima boks yang diangkut per jamnya. Selain itu antara kesyahbandaran dan imigrasi juga tidak ada integrasi,” imbuhnya.

Dan terakhir, proses alih muatan kapal di laut atau ship to ship (STS). Indonesia mengenakan pajak sebesar satu persen. Padahal negara lain seperti Singapura tidak menerapkan tarif tersebut.

“Ini membuat Batam jadi tak menarik. Banyak potensi jasa, tapi karena banyaknya peraturan, jadi kita buat sulit diri sendiri,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawadi sudah menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan agar segera merevisi peraturan tersebut.

“Kita ini bukan circumvention, tapi ini bahan baku masuk ke Batam. Jadi, mau barang haram apapun masuk ke Batam, kalau HS-code-nya berubah, kemudian dijual keluar. Lalu apa salahnya Batam,” tegasnya.

(fahri/sumber: batampos.co.id).

loading...