Angkasa Pura 2

Demi Keselamatan dan Kelangsunggan Usaha, Pemerintah Tetapkan Besaran Tarif Ojek Online

KoridorSelasa, 26 Maret 2019
IMG_20190318_100825

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan besaran biaya operasional atau tarif bagi ojek online. Penetapan besaran tarif ini adalah mandat dari regulasi PM 12/2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat atau sering disebut sebagai regulasi bagi ojek online.

“Ketentuan tarif itu harus sudah dilaksanakan oleh semua aplikator ojek online di seluruh Indonesia. Semua ketentuan beserta turunan aturan terkait tarif itu dinyatakan oleh PM 12/2019. Implikasinya, para aplikator tidak bisa lagi sembarangan menentukan tarif semurah-murahnya seperti sekarang,” kata pengamat transportasi dari Fakta Azas Tigor Nainggolan menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Adanya regulasi ini dan pengawasan tarif, lanut Tigor, maka Pemerintah dapat turun tangan dan melindungi kepentingan pengemudi dan penumpang. “Besaran biaya jasa atau tarif yang ditentukan oleh Pemerintah juga sudah baik karena sesuai kebutuhan pengemudi dan kemampuan bayar penumpangnya,” jelas Tigor lagi.

Tak Bisa Perang Tarif

Keberadaan pengaturan tarif oleh Pemerintah ini membuat para aplikator tidak bisa perang tarif sekurang-kurangnya seperti sekarang sampai Rp1.000 per km. “Tarif murah bukan keinginan dan keuntungan bagi penumpang ojek online. Penetapan atau perang tarif murah para aplikator justru sangat merugikan driver (pengemudi) dan juga penumpangnya,” papar Tigor.

Menurut dia, tidak benar pernyataan para aplikator yang mengatakan bahwa tarif mahal akan membuat para pengguna ojek online akan kembali menggunakan kendaraan pribadinya. “Pendapat tersebut menyesatkan dan hanya menguntungkan bisnis para aplikator ojek online,” terang Tigor.

Sebaliknya, kilah dia, tarif murah justru membuat para driver tidak bisa membayar pembelian sepeda motornya dan tidak bisa membayar biaya perawatan sepeda motornya. “Tarif murah justru membuat kendaraan tidak laik jalan dan membahayakan keselamatan penumpang dan driver juga,” tegas Tigor.(helmi)

loading...