Angkasa Pura 2

PM No.12/2019 Aplikator Ojol Tak Bisa Berbuat Sewenang-Wenang Pada Driver dan Konsumen

KoridorSelasa, 26 Maret 2019
polisi-belum-terima-surat-pemberitahuan-demo-ojol-saat-pembukaan-asian-games-Y8GFjJSbBP

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Lahirnya regulasi baru, PM No.12 tahun 2019 tentang Ojek Online dan Penetapan Tarif adalah sebuah keuntungan bagi masyarakat. PM No/12/2029 tersebut sudah dibahas bersama dengan memperhatikan berbagai kepentingan baik driver, aplikator serta penumpang.

“Regulasi ini lahir akan memberikan perlindungan kepentingan pengemudi dan penumpang maka kedepannya perlu diatur besaran biaya potongan komisi oleh para aplikator dari pendapatan para drivernya,” kata pengamat transportasi dari Fakta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Selassa (26/3/2019).

Namun begitu, melalui regulasi tarif yang baru Sekarang (PM No.12/2019), menurut Tigor, potongannya sangat besar sekali yakni 20% dari setiap order yang didapat driver dari penumpangnya.

“Seharusnya potongan komisi itu jangan 20% tapi 10%, ya para aplikator jangan terlampau berlebihan sehingga terkesan serakah,” sebut Tigor.

Sementara, jumlah drivernya sekarang sudah banyak sekali dan setiap hari terus dibuka pendaftaran oleh para aplikator. “Sementara besaran “rotinya’ tetap seperti sekarang tapi yang mau makan roti (driver) menambah terus setiap hari, jelas yang dirugikan lagi adalah driver ojek online,” papar Tigor.
Para aplikator tetap saja untuk karena komisi mereka dapat dari potongan roti atau order yang ada.

Regulasi dan Awasi

Menurut Azas Tigor, regulasi ojol yang dibuat Pemerintah/ Kemenhub ini adalah upaya untuk mengawasi dan meregulasi keberadaan bisnis ojek online yang selama ini tanpa dasar hukum.

“Dengan adanya regulasi ojek online ini membuat aplikator tidak boleh sewenang-wenang terhadap driver ojek online dan tidak boleh lagi orang tarif murah yang merugikan driver serta penumpang ojek online,” tegas Tigor.(helmi)

loading...