Angkasa Pura 2

YLKI Apresiasi Langkah Kemenhub Atur dan Buat Regulasi Soal Ojol

KoridorSelasa, 26 Maret 2019
Tulus Abadi

ojek online

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Perlu campur tangan pemerintah dalam urusan ojek online (ojol) di Tanah Air. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi hak-hak konsumen sebagai pengguna ojol, atau bahkan hak-hak pengemudi sebagai operator ojol.

“Oleh karena itu, pengaturan tarif ojol dengan model tarif batas atas dan batas bawah adalah langkah tepat. Batas atas untuk menjamin agar tidak terjadi eksploitasi tarif pada konsumen yang dilakukan oleh aplikator, dan tarif batas bawah untuk melindungi agar tidak ada banting tarif dan atau persaingan tidak sehat antar aplikator,” kata Ketua YLKI Tulus Abafi Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Dikatakan Tulus, kehadiran ojek online, makin masif dan tak bisa dihindari. Saat ini keberadaan ojol sudah mencakup lebih dari 50 persen (527 lokasi) dari wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Oleh karena itu, perlu diapresiasi langkah Kemenhub mengatur dan menetapkan tarif ojol melalui PM No 12/2019 ini. “Regulasi ini sangat diperlukan, sebagai wujud kehadiran atau intervensi negara, baik pada konteks regulasi tarif dan atau aspek operasional ojol lainnya,” jelas Tulus.

Dalam moda transportasi umum, menurut Ketua YLKI itu, model tarif semacam itu adalah hal yang lazim termasuk di Indonesia. “Walaupun, dalam hal ini status hukum ojol belum atau bukan sebagai angkutan umum,” tukas Tulus.

Dengan adanya regulasi ojol dan kenaikan tarif ojol, menurut Tulus, maka hal tersebut harus menjamin adanya peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.

“Aspek ini menjadi sangat krusial, karena pada dasarnya sepeda motor adalah moda transportasi yang tingkat aspek safety dan securitynya paling rendah,” papar Tulus.

Kenaikan tarif ojol, menurut YLKI, harus menjadi jaminan untuk turunnya perilaku yang ugal-ugalan pengemudi ojol, tidak melanggar rambu lalu lintas, tidak melawan arus, dll; sehingga bisa menekan lakalantas.

“Regulasi yang baru ini, seharusnya sudah termasuk didalamnya adalah adanya asuransi bagi pengguna ojol, seperti asuransi dari PT Jasa Rahardja,” tegas Tulus.(helmi)

loading...