Angkasa Pura 2

Menimbang Besaran Tarif Taksi Online dan Ojol di Indonesia

KoridorRabu, 27 Maret 2019
IMG_20190115_064101

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Diantara kedua regulasi di atas, regulasi yang mengatur mengenai besaran tarif Ojol (KP No.348/2019) merupakan regulasi yang banyak menarik perhatian publik. Paling tidak, banyak jurnalis mempertanyakan masalah dampak kenaikan tarif tersebut terhadap eksistensi Ojol yang tarifnya diatur dengan PM No.12/2019.

“Sebetulnya yang diatur dalam KP No. 348/2019 tidak jauh berbeda dengan ketentuan tariff yang dalam taxi online, yaitu dibagi menjadi menjadi tiga zona,” kata pengamat transportasi dan Direktur Instran Darmaningtyas di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Zona I, lanjutnya mencakup wilayah Sumatra dan Jawa minus Jabodetabek, serta Bali. Besaran tarif batas bawah di Zona I ini sebesar Rp1.850 sedangkan tarif batas atasnya mencapai Rp 2.300 Adapun jasa minimum, kurang dari lima kilometer (argo awal) berkisar Rp7.000 – Rp10.000, Besaran tarif definitf ditentukan oleh aplikator.

Zona II, menurut Tyas, sapaan akrab dia, mencakup wilayah Jabodetabek, dengan tarif batas bawah sebesar Rp2.000 dan tarif batas atas mencapai Rp2.500 sedangkan biaya jasa minimum sebesar Rp8.000 sampai dengan Rp10.000.

“Wilayah Jabodetabek dikeluarkan dari Zona I karena terkait dengan besaran UMP (Upah Minimum Provinsi) yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan UMP wilayah Sumatra dan Jawa pada umumnya, serta Bali,” kilah Tyas.

Sementara, Zona III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; tarif batas bawah sebesar Rp2.100 dan tarif batas atasnya mencapai Rp2.600 dengan biaya jasa minimum berkisar antara Rp7.000 – Rp10.000.

“Tarif yang ditentukan tersebut khusus menyangkut biaya langsung yang dikeluarkan oleh pengemudi, seperti misalnya biaya penyusutan kendaraan, bunga modal, asuransi, pajak kendaraan bermotor, BBM, biaya ban, pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan HP, pembelian pulsa atau kuota internet, dan biaya profit mitra,” papar Tyas.

Sedangkan biaya tidak langsung, menurut Tyas, berupa potongan aplikator sebagai jasa penyewaan aplikasi di luar tarif tersebut. Masing-masing aplikator dapat menentukan besaran potongannya, dan besaran potongan aplikator tersebut akan menambah besaran tarif yang harus dibayar oleh pengguna.

Dalam KP No. 348/2019 ini juga diperkenalkan biaya jasa minimal yang merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 (empat) kilometer. Dalam taxi, biaya ini dikenal dengan istilah argo buka pintu. “Pengenaan tarif ini untuk melindungi driver agar mereka bisa memperoleh pendapatan minimum yang layak,” terang Tyas.

Saat ini, tambah Tyas, dengan tidak ada batas biaya minimum, driver dapat memperoleh sewa dengan biaya hanya Rp5.000. “Ke depan, meskpun jarak pendek, tarif yang harus dibayarkan oleh pengguna di wilayah Jabodetabek minimum Rp8.000,” tandas Tyas.(helmi)