Angkasa Pura 2

Assosiasi Jalan Tol Indonesia Masih Hitung Pola Lalu Lintas Tol Trans-Jawa Untuk Tentukan Tarif Baru

KoridorMinggu, 31 Maret 2019
Pembangunan jalan tol

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengungkapkan, saat ini seluruh operator jalan tol masih mengumpulkan data terkait pola trafik atau lalu lintas pengguna jalan di Tol Trans-Jawa.

Data yang dikumpulkan (ATI), sekaligus untuk menganalisa dampak pemberlakuan diskon tarif terhadap trafik yang terjadi.

“Saya mohon maaf belum mendapatkan data detailnya. Namun demikian secara umum, animo masyarakat untuk mencari dan mendapatkan experience menggunakam Jalan Tol Trans-Jawa adalah terbukti cukup tinggi,” ungkap Krist dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Penghitungan pola trafik sangat penting guna mengetahui tingkat sensitivitas pasar terhadap tarif suatu produk.

Menurut Krist, semakin harga tidak sensitif, maka berapa pun tarif dan diskon yang diberikan tidak akan meningkatkan atau pun menurunkan trafi yang ada.

“Sebaliknya, kalau sangat price sensitive, tentu besaran tarif adalah kontributor utama yang menentukan jumlah trafik di jalan tol,” tandas Krist.

Peta-Tol-Trans-Jawa

Diskon Diperpanjang

Sebelumnya, BUJT Kementerian PUPR memastikan, kebijakan diskon tarif yang berlaku di ruas Tol Trans-Jawa dipastikan diperpanjang. Sejauh ini belum ada kesepakatan tarif baru yang diambil antara pemerintah dengan badan usaha jalan tol (BUJT).

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, paling cepat penerapan tarif baru diputuskan setelah Pilpres 2019 digelar.

“Setelah mereka sepakati, paling setelah pemilu-lah. Sekarang biarkan saja dulu,” kata Basuki di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dikatkan, adanya perbedaan tarif yang berlaku di sepanjang Tol Trans-Jawa, menjadi salah satu faktor sulitnya penerapan tarif baru.

Misalnya, tarif yang berlaku di ruas Tol Jakarta-Cikampek sebesar Rp200 per kilometer (kem). Sementara di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mencapai Rp1.000 per kilometer.

Msalah lain yang juga menjadi pertimbangan, menurut Basuki, yaitu memastikan internal rate of return (IRR) dapat terjaga agar pendapatan BUJT tidak terlalu turun.

“Kalau nanti sudah disepakati butuh subsidi atau butuh dukungan apa dari pemerintah juga akan dibicarakan,” tandas Menteri Basuki.(helmi/berbagai sumber)

loading...