Angkasa Pura 2

Membangun Angkutan Umum, Djoko: Trans Jateng Wujud Penyediaan Angkutan Umum Yang Cerdas

Koridor SDMSenin, 1 April 2019
IMG_20190401_111900

IMG_20190401_111916

JAKARTA (BeritaTrans.com) Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemkab dan Pemkot wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang untuk lintas antar kota anyar provinsi, lintas batas negara, antarkota dalam provinsi, dan dalam wilayah kabupaten/kota.

“Demikian bunyi pasal 139 Undang-Undang Nonor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Kepala Lab Transoirtasi Unika Seorgijorpanoto Semarang Djoko Setijowaro, ST, MT kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Pasal 158 (1), lanjut dia, menyebutkan Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. “Ini satu langkah penyediaan angkutan umum yang baik dan cerdas ala Pemprov Jateng,” kata Djoko lagi.

Kebijakan Pemprov. Jateng untuk pengembangan angkutan aglomerasi Jawa Tengah, dengan produk bus Trans Jateng perlu dan layak diapresiasi. “Sistem layanan ini cukup bagus, dan mampu melayani transoortasi umum warga sekitram khususnya kawasan angomerasi Semarang dan sekitarnya,” jelas Djoko.

Trans Jatengg, menurut dia, berupa sistem beli layanan (buy the service), bayar layanan bus-kilometer. “Layanan bus sesuai SPM (PM No. 27 Tahun 2015), penujukan operator melalui proses lelang, dan pengadaan halte,” papar akademisi senior ini lagi.

Sementara peran operator adalah membentuk konsorsiun usaha angkutan pada dua wilayah kota/kabupaten, pengadaan bus baru. Prioritas anggota konsorsium (angkutan yang berhimpit dengan koridor bus terbangun), ada pola scrapping,” papar Djoko lagi.

Dengan sistem layanan BRT Trans Jateng tersebut, menurut Djoko, ada embagian beban antara Pemprov Jateng melalui APBD dengan operator swasta. “Secara tidak langsung bisa mengurangi beban APBD, dan pelayanan umum ke masyarakat tetap baik sesuai kebutuhan yang ada,” kilah Djoko.

Sukses Trans Jateng dan TransJakarta

Sistem BRT di Pemprov Jateng dan DKI Jakarta dengan berbagai peran sekaligus memberdayakan PO lokal mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat/Kemenhub. Keduanya cukup sukses mengatasi paling tidak mempertahankan angkutan umum di daerahnya.

“Sistem BRT dan kisah sukses di Trans Jateng dan Trans Jakarta patut dicontoh dan dikembangkan di daerah ain di Indonsia,” kata Karo Perencanaan Setjen Kemenhub Gde Pasek Suadika pada acara Seminar IKALL 2019 di Bandung kemarin.

Menurutnya, pengadaan transportasi umum memang menjadi tupoksi Pemerintah/ Pemda. Tapi, kemampuan APBN/ APBD sangat terbatas. “Sementara, kebutuhan transportasi umum masyarakat mendesak untuk segera dibenahi dan ditingkatkan,” jelas Gde.

Oleh karena itu, sistem subsidi dari APBN/ APBD disinergikan dengan menggandeng swasta untuk penyediaan angkutan umum di daerah perlu dikembangkan.

“Ini satu inovasi untuk menyikapi keterbatasan anggaran serta kewajiban Pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang baik, dan menguntungkan semua pihak,” papar Gde.

Transportasi umum terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, bandung, Semarang Surabaya dan lainnya sudah dalam kondisi gawat darurat. “Fenome ojol serta maraknya kendaraan pribadi di jalanan meraoakn dampak ketidakberdayaan angkutan umum yang ada.”

“Jika angkutan umum ada, baik, nyaman dan terintegrasi, maka penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor bisa ditekan,” kilah Gde Pasek.

Tugas kita bersama, baik Pemerintah Pusat dan Pemda, menurut putra Bali itu, bagaimana membangun dan menyediakan transportasi umum yang baik. Bisa berbasis bus, rel, kereta api dan lainnya.

“Jika semua itu bisa dilakukan, maka kemacetan lalu lintas akibat penggunaan mobil pribadi atau sepeda motor bisa ditekan. Jika angkutan umum sudah baik, maka pembatasan bahkan pelarangan kepemilikan mobil pribadi atau sepeda motor akan bisa dilakukan di Indonesia,” tegas Gde Pasek Suardika.(helmi)

loading...