Angkasa Pura 2

Itjen Kemenhub Terus Buru Aset Negara Senilai Rp11 Triliun Yang Dinyatakan “Hilang”

FB_IMG_1555119184267

FB_IMG_1555119196229

MEDAN (BeritaTrans.com) -  Inspektorat Jender (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemnhub) masih terus mencari aset negara senilai Rp11 triliun  yang ampai kini masih belum jelas keberadaannya. Mereka adalah aset-aset neara di bidang transportasi seluruh mda, yang tidak jelas keberadaannya,  namun dalam pembunaan masih tercatat dengan baik.

Demikian disampaikan Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo dalam pembekalan dan Sosialisasi PM No.42/2019 tentang Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di kampus ATKP Medan,  Kamis (11/4/2019).

Dalam sosialsiasi tersebut, diikuti puluhan peserta, yaitu Ketua Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh instanssi dan UPT Kemenhub dari berbagai matra di Kota Medan, Sumatera Utara.

Mereka itu adalah seluruh Ketua UKI masing-masing instansi, seperti dari  ATKP Medan, Syahbandar Belawan, Otoritas Pelabuhan Belawan, PT Pelindo I dan Pelabuhan Belawan, Otoritas Bandara Medan, BPTD Sumut, Balai Keselamatan KA Sumbangut, dan lainnya.

Oleh karena itu, Tommy, sapaan akrab Irjen Kemenhub itu mengajak seluruh ASN khususnya Ketua UKI untuk ikut mengawas, menjaga serta melakukan pendataan ulang seluruh aset dan property di lingkungan Kemenhub di wilayah Sumut.

“Keberhasilan mendata dan menemukan kembali aset dan inventaris Kemenhub akan menjadi tolok ukur keberhasilan  di lingkungan Kemenhub RI. Kementerian ini dalam beberapa tahun terakhir berhasil memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” jelas Tommy didampingi Inspektur II Drs. Imam Hambali dan Direktur ATKP Medan Suyatmo, ST, MT itu lagi.

Hrus disyukuri, penilaian tersebut membuktikan, kinerja dan pelayanan umum di lingkungan Kemenhub di seluruh Tanah Air cukup bagus, dan memuaskan. “Yang pasti, prestasi itu yang perlu dijaga dan ditingkatkan ke depan,” pinta Tommy.

FB_IMG_1555119205511

Prestasi kemenhub 2019 ?

Namun   begitu, Irjen Kemenhub Tommy juga menambahkan, prestasi WTP dari BPK tahun 2019 belum tentu bisa dipertahankan jika kita tak bisa menemukan kembali aset dan property negara di lingkungan Kemenhub yang kini tak jelas keberadaannya.

Hampir semua subsektor transportasi, menurut Tommy, ada aset yang “hilang” ini. Mereka itu terutama Ditjen KA< Ditjen Hubla, termasuk Ditjen Hubud dan Hubdat RI.

“Tugas kita ke depan, termasuk para Ketua UKI di Tanah Air untuk mencari dan menemukan aset negara yang nilainya sangat besar itu,” erang Tommy.

Aset negara yang dianggap hilang oleh BPK, diminta untuk mengusutnya. Mereka itu antara lain, aset tanah dan property di atasnya yang hilang, beralih kepemilikan, atau berubah bentuk seperti bangunan atau lainnya tanpa prosedur yang jelas.

“Tugas kita semua, bagaimana menemukan aset milik negara itu secepatnya. Aset dan kekayaan negara tercatat dengan baik, dan harus dikembalikan sesuai aslinya,” tegas Tommy.(helmi)

loading...