Angkasa Pura 2

Proyek CBL Dorong Terciptanya Multimoda Logistik Nasional

Dermaga KoridorSabtu, 13 April 2019
IMG_20190413_091718

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan optimistis serta menaruh harapan besar pada proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway karena dengan implementasi proyek CBL maka Pemerintah telah berhasil menyediakan moda transportasi alternatif lain selain jalan raya. Proyek CBL akan menjadi pilot project yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi, Cikarang Bekasi Laut Inland Waterway adalah proyek strategis nasional yang memanfaatkan kanal banjir sebagai sarana untuk melakukan aktivitas logistik.

“Dengan pemanfaatan kanal tersebut, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya melalui kanal CBL ini,” ujar Cris di Jakarta, Sabtu (13/4/2019)

Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan itu menyampaikan, secara makro, keuntungan dari CBL adalah mengurangi porsi angkutan darat melalui jalan raya dimana beban jalan akibat angkutan logistik ini cukup memprihatinkan.

“Tingginya penggunaan jalan raya yang diantaranya angkutan barang, menyebabkan kepadatan jalan raya yang semakin meningkat setiap harinya. Ditambah lagi angkutan darat juga merupakan moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko,” katanya.

Dengan implementasi CBL Inland Waterway, diharapkan dapat mengurangi porsi angkutan darat. Selain itu juga berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya.

Perlu diketahui, CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Cris menambahkan, CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini pemvangunannya belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan instansi terkait.

“Tantangan terbesar dari CBL adalah lokasi terminal yang akan dikembangkan. Ada dua opsi terkait dengan lokasi terminal CBL. Opsi yang pertama terminal di ujung kanal. Kelemahan dari opsi ini adalah banyaknya utilitas (jembatan dan pipa gas) yang harus direlokasi dan minimnya ketersediaan air kanal. Sedangkan untuk lokasi yang kedua, terminal CBL akan dibangun di pertengahan kanal dan akan memakan sebagian kawasan sawah strategis,” urai dia.

Di samping itu, CBL masih memerlukan kejelasan terkait dengan pelaksana proyek karena PP No. 55 tahun 2018 hanya menyatakan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) sebagai koordinator rencana aksi, bukan sebagai pelaksana keseluruhan lingkup proyek.

Tindaklanjut dari hal tersebut adalah BPTJ mengajukan sebagai PJPK CBL dan resmi ditunjuk sebagai PJPK pada Maret 2019. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan BPTJ adalah dengan menginisiasi KPBU untuk melibatkan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan CBL Inland Waterway.

“Proyek CBL ini melibatkan banyak stakeholder dan membutuhkan dukungan dari semua stakeholder agar dapat diimplementasikan dengan efektif,” pungkas Cris. (omy)

loading...