Angkasa Pura 2

Kemenhub Laksanakan Uji Petik Kelaiklautan Kapal Jelang Angleb

DermagaSenin, 15 April 2019
images-218

SURABAYA (BeritaTrans.com) – Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 (1440 H), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus melakukan persiapan, termasuk di antaranya melakukan uji petik kelaiklautan kapal penumpang.

Uji petik dilaksanakan menurut Dirjen Perhubungan Laut R Agus H Purnomo, terkait kesiapan armada dan pelabuhan, guna mewujudkan penyelenggaraan angkutan laut Lebaran (angleb) yang selamat, aman, dan terkoordinasi.

Dasar pelaksanan Uji Petik dikuatkan dengan Surat Instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor HK.211/5/17/DJPL/2019 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2019 yang dikeluarkan di Jakarta, 14 April 2019.

“Kepada seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I s.d IV, serta para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I s.d III untuk melaksanakan uji kelaiklautan kapal penumpang untuk mulai melaksanakan uji kelaiklautan kapal penumpang mulai 11 April 2019 hingga 17 Mei 2019 di wilayah kerja masing-masing,” urai Agus di Surabaya, Senin (15/4/2019).

Disebutkannya, pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang sejatinya adalah tugas rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap waktu secara periodik dan bukan hanya dilakukan menjelang Lebaran atau Hari Raya lainnya.

“Namun, menjelang liburan Hari Raya, kita tentunya semakin memperketat pemeriksaan untuk mengoptimalkan keselamatan pelayaran pada masa angleb,” ujarnya.

Selanjutnya, seluruh Kepala Kantor UPT Ditjen Perhubungan juga wajib melaporkan kesiapan sarana angkutan laut dan hasil pemeriksaan kelaiklautan kapal dimaksud kepada Dirjen Laut.

Agus mengungkapkan, pihaknya mewajibkan seluruh Kepala Kantor UPT lainnya yang tidak melayani kegiatan angkutan Lebaran untuk tetap menyampaikan laporan.

“Jika hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian major, maka ketidaksesuaian tersebut harus dipenuhi paling lambat tanggal 24 Mei 2019. Apabila lewat batas waktu belum dipenuhi, maka kapal dilarang beroperasi sampai ketidaksesuaian tersebut dipenuhi,” imbuh Agus.

Selain itu, ujar Agus, para Kepala Kantor UPT juga wajib melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap kapal-kapal penumpang sampai dengan batas akhir posko angleb 2019. (omy)

loading...