Angkasa Pura 2

Perlu Ditata, Keberadaan PKL Sering Merusak Estetik dan Memicu Kemacetan di Jalan Raya

Another News KoridorSenin, 15 April 2019
IMG_20190415_112743

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

“Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) PP Jalan yang berbunyi:Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki,” kata akademisi enior dan Bunda SALUD Tri Susilo Hidayati didampingi Mutiara N. Kirana menjawab BeritaTrans.com di Jakarta.

Sementara, pemandangan di jalan raya bahkan di dekat pasar-pasar tradsional, pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapak di trotoar-trotoar, sudah menjadi hal yang lazim dilihat di banyak daerah di Indonesia.

“Trotoar yang awalnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, kini seolah beralih fungsi menjadi lokasi dagang para penjaja makanan dan barang,” sebut susi lagi.

Menurut Kirana, keberadaan PKL sendiri diibaratkan dua sisi koin yang saling berlawanan. Di satu sisi memang dibutuhkan masyarakat khususnya menengah ke bawah, di sisi lain juga menyebabkan sejumlah masalah.

“Selain merenggut hak pejalan kaki, para PKL yang berdagang di trotoar juga berimbas kemacetan dan merusak estetika kota-kota besar di Indonesia,” tegas Susi dan Kirana.(helmi)

loading...