Angkasa Pura 2

Tommy: Aset Kemenhub Rp10 Triliun Ditemukan

Emplasemen itjenKamis, 25 April 2019
FB_IMG_1555119205511

JAYAPURA (BeritaTrans.com) – Hanya dalam tempo setahun, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil menemukan aset senilai Rp10 triliun.

Aset itu ditemukan, Irjen Wahju Satrio Utomo mengemukakan setelah bersama Sekretariat Jenderal (Setjen) melaksanakan revaluasi aset.

“Jadi pada tahun 2018 memang posisi aset yang belum ditemukan senilai sekitar Rp11 triliun. Lalu berdasarkan perintah Bapak Menteri, kami mengadakan revaluasi. Sejauh ini sudah menemukan aset senilai sekitar Rp10 triliun. Sehingga tinggal Rp1 triliun yang belum ditemukan,” jelas pejabat, yang akrab dipanggil dengan sebutan ‘Pak Tommy’ itu.

Penemuan aset melalui revaluasi itu memperlihatkan fakta yakni aset sebenarnya tetap ada dan milik Kemenhub, namun terindikasi hilang karena antara lain persoalan administrasi, perpindahan lokasi, dan perpindahan pengelolaan dari satu subsektor ke subsektor lain.

“Terbesar terjadi di Ditjen Perkeretaapian. Contohnya, jalur rel dan stasiun, yang belum dimanfaatkan,” ungkap Tommy kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id, Kamis (25/4/2019).

Dia menegaskan Itjen dan Setjen Kemenhub akan terus bekerja keras menelusuri aset lain, yang belum ditemukan.

Sebelumnya dalam pembekalan dan Sosialisasi PM No.42/2019 tentang Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di kampus ATKP Medan, Kamis (11/4/2019), Tommy sempat menyinggung tentang aset tersebut.

20190425_105044

Oleh karena itu, Tommy, sapaan akrab Irjen Kemenhub itu mengajak seluruh ASN khususnya Ketua UKI untuk ikut mengawas, menjaga serta melakukan pendataan ulang seluruh aset dan properti di lingkungan Kemenhub di wilayah Sumut.

“Keberhasilan mendata dan menemukan kembali aset dan inventaris Kemenhub akan menjadi tolok ukur keberhasilan di lingkungan Kemenhub RI. Kementerian ini dalam beberapa tahun terakhir berhasil memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” jelas Tommy didampingi Inspektur II Drs. Imam Hambali dan Direktur ATKP Medan Suyatmo, ST, MT itu lagi.

Hrus disyukuri, penilaian tersebut membuktikan, kinerja dan pelayanan umum di lingkungan Kemenhub di seluruh Tanah Air cukup bagus, dan memuaskan. “Yang pasti, prestasi itu yang perlu dijaga dan ditingkatkan ke depan,” pinta Tommy.

Namun begitu, dia mengutarakan prestasi WTP dari BPK tahun 2019 belum tentu bisa dipertahankan jika kita tak bisa menemukan kembali aset dan properti negara di lingkungan Kemenhub yang kini tak jelas keberadaannya.

“Tugas kita ke depan, termasuk para Ketua UKI di Tanah Air untuk mencari dan menemukan aset negara yang nilainya sangat besar itu,” erang Tommy.

Aset negara yang dianggap hilang oleh BPK, diminta untuk mengusutnya. Mereka itu antara lain, aset tanah dan properti di atasnya yang hilang, beralih kepemilikan, atau berubah bentuk seperti bangunan atau lainnya tanpa prosedur yang jelas.

“Tugas kita semua, bagaimana menemukan aset milik negara itu secepatnya. Aset dan kekayaan negara tercatat dengan baik, dan harus dikembalikan sesuai aslinya,” tegas Tommy.(awe)