Angkasa Pura 2

Dirjen Budi: Ditjen Hubdat Sedang Lakukan Revisi Regulasi Penyelenggaraan Angkutan Barang

KoridorJumat, 3 Mei 2019
IMG-20190503-WA0047

YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (darat) seiring dengan perubahan-perubahan pola pergerakan angkutan orang dan barang makin besar. Hal itu sebagai akibat begitu pesatnya kemajuan teknologi digitalisasi dan perkembangan infrastrukstur yang telah dibangun saat ini.

“Saat ini kami (Ditjen Hubdat) sedang melakukan revisi regulasi terkait penyelenggaraan angkutan barang yang selama ini diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM No.69/1995 dan telah beberapa kali dilakukan pembahasan, uji publik ataupun Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi di Yogyakarta, kemarin.

Dikatakan, beberapa hal yang diatur dalam revisi KM No.69/1995 ini juga terkait digitalisasi dan isu keselamatan terkait pengendalian Over Loading dan Over Dimensi (ODOL).

“Salah satu penekanan dalam perubahan regulasi dibidang angkutan jalan, antara lain terkait penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan dan keselamatan, seperti : Penggunaan peralatan Global Position System (GPS), e-logbook dan e-ticketing,” jelas Dirjen Budi.

Diharapkan para operator angkutan dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan pengawasan terhadap operasional armada dan pengemudi serta mengurangi kebocoran pendapatan operasional yang selama ini dimanfaatkan oleh para pengurus, agen dan preman di lapangan.

Dalam hal pelayanan perijinan, Pemerintah telah me-launching aplikasi Online System Submission (OSS) yang akan terhubung dengan aplikasi perijinan dimasing-masing Kementerian/Direktorat/Dinas Teknis sesuai jenis perijinan yang diterbitkan.

Dirjen Budi menambahkan, “Untuk perijinan bidang angkutan jalan akan terhubung dengan SPIONAM (Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda) yang telah dbuka pada Bulan Maret 2018 oleh Bapak Menteri Perhubungan.

“Diharapkan proses perijinan menjadi lebih singkat, transparan dan akuntable karena akan diharmonisasikan dengan persyaratan rekomendasi dari instansi lain secara terpadu,” kata Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani menambahkan.

IMG-20190503-WA0048

Peluang Emas Perlu Diraih

Dari sisi peluang usaha, saat ini pelayanan bidang transportasi darat memiliki beberapa peluang emas yang perlu diraih, seiring dengan telah terbangunnya infrastruktur jalan tol trans jawa dan beberapa segmen di pulau Sumatera.

“Disamping itu dengan sulitnya dan tingginya harga tiket penerbangan domestik saat ini akan terjadi perubahan pola pergerakan angkutan orang ke angkutan jalan, karena harga terjangkau dan perjalanan bisa lebih singkat,” sebut Dirjen Budi.

Dalam waktu dekat pemerintah akan segera membuka trayek AKAP Tol Transjawa dari Jakarta ke Surabaya. “Pengusaha bus harus menangkap peluang tersebut, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga animo masyarakat untuk naik bus juga tinggi,” kata Dirjen Budi didampingi Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani itu.

Kegiatan Semiloka Angkutan Jalan ini, menurut Ahmad Yani, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan jalan, serta untuk mendapatkan saran dan masukan dari para pelaku usaha sebagai bagian (mitra) pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Sigit Sapto Raharjo; Wakil Ketua Aptrindo, Kyatmaja Lookman; perwakilan Organda, serta sejumlah pengusaha angkutan barang dan angkutan penumpang.(helmi)