Angkasa Pura 2

Kenaikan Tarif Ojol Harus Diikuti Peningkatkan Keselamatan dan Pelayanan

KoridorSelasa, 7 Mei 2019
gojek

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Regulasi ojek online (ojol) dan kenaikan tarif ojol harus menjamin ada peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan. Kenaikan ojol pun harus diikuti dengan peningkatan keselamatan dan keamanan konsumen.

“Aspek (keselamatan) ini menjadi sangat krusial, karena pada dasarnya sepeda motor adalah moda transportasi yang tingkat aspek safety dan security-nya paling rendah. Kenaikan tarif juga harus menjadi jaminan untuk turunnya perilaku yang ugal-ugalan pengemudi ojol” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Selain itu,lanjut dia, penggunaan sepeda motor sebagai ojol juga tidak boleh melanggar rambu lalu lintas. Tidak melawan arus, sehingga bisa menekan lakalantas di jaan raya.

Tulus juga menambahkan bahwa regulasi yang baru ini, seharusnya sudah termasuk di dalamnya adalah adanya asuransi bagi pengguna ojol, seperti asuransi dari PT Jasa Raharja.

YLKI menilai besaran kenaikan tarif, seharusnya sudah termasuk potongan 20 persen kepada aplikator. “Jika kenaikan tarif itu belum termasuk untuk aplikator, kenaikan itu menjadi terlalu besar,” kilah Tulus.

Oleh karena itu, menurut dia, potongan 20 persen yang dilakukan aplikator kepada pengemudi seharusnya bisa diturunkan. Pasalnya, dengan kenaikan tarif berarti pendapatan aplikator juga naik.

Sinergi Kemenhub-Kominfo

Setelah kenaikan taruf nanti, YLKI meminta Kemenhub bersinergi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan pengawasan, agar tidak ada pelanggaran regulasi di lapangan, baik oleh pengemudi dan atau aplikator.

Keputusan Pemerintah Nomor KP 348/2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi telah berlaku sejak 1 Mei 2019, yang artinya ojek daring akan memberlakukan tarif baru sesuai aturan tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan KP tersebut merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.(helmi)

loading...