Angkasa Pura 2

Demi Keselamatan, Djoko: Mudik Dengan Truck Atau Pick Up Harus Dilarang

Another News Koridor SDMKamis, 9 Mei 2019
Djoko-Setijowarno SMG

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Aparat Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan dan Polri hendanya bersikap bijak, tapi tegas dalam rangka menegakkan aturan keselamatan transportasi.

Dalam konteks mudik Lebaran, semua kendaraan yang dioperasikan harus dipastikan laik jalan, dan sesuai peruntukannya. Dengan begitu, akan memberikan jaminan keselamatan yang optimal.

“Penggunaan angkutan barang (truck) mengangkut orang harus dilarang. Namun, pada kenyataannya setiap tahun pasti ditemui truk diberi atap penutup mengangkut orang dan terkadang sepeda motor,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno kepada BeritaTrans.com di Jakarta, kemarin.

Pasalnya, lanjutnya, di kampung halamannya jika mau bersilaturahni sudah tidak ada lagi angkutan umum yang nyaman. Bahkan, sudah cukup banyak yang punah. “Imolikasinya, tidak sedikit pemudik membawa seta sepeda motornya, meski dengan truk berikut orangnya,” jelas Djoko.

Menciptakan mudik bahagia menjadi tujuan bersama. Aparat Pemerintah bersama seluruh eksponen masyarakat harus sama-sama mewujudkan mudik yang Guyub Rukun seperti disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi.

Sesuai UU LLAJ, truk atau pick up ukan untuk mengangkut penumpang. Apalagi dijadikan satu bersama penumpangnya, bisa lebih berbahaya lagi. “Jika di jalan penumpangnya tidak disiplin, sambil merokok atau menggunakan korek api sembarang, bisa memicu kebakaran,” papar Djoko.

Kalau sudah begitu, menurut Djoko, maka kita semua yang rugi, bukan hanya si pemudik itu sendiri. OLeh karena itu, sejak awal aparat penegak hukum harus tegas.

“Truk atau pick up tak boleh dipakai mengangkut penumpang mudik. Apalagi jika penggunaannya tidak benar, melebihi kapasitas atau launnya harus dilarang,” saran Djoko.

Akademisi senior itu menambahakan, jika ada pemudik dengan naik truk atau pick up harus dilarang. “Tentunya dengan cara-cara yang baik, manusiawi dan tidak memicu masalah sosial di lapangan.”

“Intinya, demi keselamatan arus mudik, hukum harus ditegakkan secara adil dan berkelanjutkan,” tegas Djoko.(helmi)

loading...