Angkasa Pura 2

Kondisi AKDP Di Pemprov Jawa Tengah Makin Memprihatinkan

KoridorMinggu, 12 Mei 2019
IMG-20190511-WA0000

SEMARANG (BeritaTrans.com) – Angkutan Antar kota Dalam Provinsi (AKDP) yang beroperasi di Jawa Tengah (Jateng) saat ini boleh dibilang cukup memprihatinkan. Kewajiban untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan trayek yang telah ditentukan, belum bisa dilakukan dengan baik.

“Jumlah penumpangnya semakin sedikit karena lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang jauh lebih nyaman, lebih fleksibel dan cenderung lebih murah. Sementara, biaya operasional kendaraan yang akan semakin membengkak,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Jawa Tengah Ginaryo Sukarno menjawab BeritaTrans.com, Sabtu (11/5/2019).

Seiring menuanya umur kendaraan, lanjut dia, maka konsumsi BBM semakin boros dan semakin seringnya kerusakan suku cadang. “Belum lagi kondisi fisik kendaraan yang keropos, semakin mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum apabila tidak sangat terpaksa,” katta Ginaryo lagi.

Kebutuhan pendapatan tersebut, jelas dia, membuat angkutan AKDP sering ngetem, lama menunggu penumpang. Bahkan, tidak sedikit memutuskan putar balik tidak sampai ke tujuan karena sepinya penumpang. “Pasalnya, hanya dari para penumpanglah, uang untuk membeli BBM, menutup biaya operasional atau sekedar penghilang lelah, itu diperoleh,” aku Ginaryo.

Dari data tahun 2012, jumlah armada AKDP tercatat 6.445 unit di Jawa Tengah. “Sekarang jumlah itu menyusut, hanya tinggal 3.800 an armada yang terdata masih memperbaharui ijin trayeknya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,” papar Ginaryo.

“Kondisi tersebut, memperlihatkan bahwa sesuai hukum ekonomi, ketersediaan (supply) armada AKDP sedang menyesuaikan permintaan (demand) konsumennya,” kilah Ginarto.

Musuh AKDP di Jateng

Hasil identifikasi petugas Dishub Jateng menyebutkan, musuh utama yang dihadapi angkutan AKDP bukan hanya kendaraan pribadi. “Mereka juga mengeluhkan angkutan umum lainnya yang illegal, yang semula berijin namun karena umur kendaraan lebih dari ketentuan ( maksimal 25 tahun ) dan tidak sanggup meremajakan armadanya maka ijin trayeknya tidak diperbaharui,” terang Ginaryo.

Menurutnya, ada juga angkutan pelat hitam yang memang sengaja dari awal tidak mau mengurus perijinan. Mereka tidak melakukan uji berkala, tidak membayar iuran Asuransi Jasa Raharja, bahkan mungkin pajak kendaraannya juga tidak dibayar.

Oleh sebab itu tarif mereka bisa lebih murah. Masyarakat yang membutuhkan juga memilih menggunakan angkutan illegal tersebut. Padahal, kondisi tersebut cukup riskan, karena tidak dicover asuransi. Jika sampai terjadi, kecelakaan misalnya, mereka tak akan mendapatkan asuransi sesuai ketentuan UU.

“Penindakan tegas selalu dilakukan oleh petugas baik Kepolisian maupun Dinas Perhubungan di berbagai tempat/ daerah di Jawa Tengah. Namun, angkutan illegal selalu kembali beroperasi,” tandas pejabat Dishub Jawa Tengah tersebut.(helmi)

loading...