Angkasa Pura 2

Pengamat Sarankan Pemerintah/ Kemenhub Tak Buru-Buru Revisi Tarif Ojol

KoridorSenin, 13 Mei 2019
IMG_20190205_154048

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak perlu cepat-cepat merevisi kebijakan tarif ojek online yang mulai diberlakukan baru pada 1 Mei 2019 lalu.

“Biarkan dulu kebijakan tarif ojek online yang baru tersebut berjalan agar masyarakat melihat bahwa pemerintah tetap konsisten mau hadir membangun layanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman serta terjangkau,” kata pengamat transportasi dari Fakta Azas Tigor Nainggolan kepada BeritaTrans.com di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jika pemerintah terburu-buru merevisi kebijakan tarif ojek online yang baru ini, maka masyarakat akan melihat atau menikai bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak yakin dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri.

“Lebih baik Pemerintah mendorong agar ada persaingan usaha yang sehat dan kreatif diantara aplikator dan tetap melindungi kepentingan masyarakat,” papar Tigor.

Kebutuhan Ojol Cukup Tinggi

Menurut Tigor, kebutuhan masyarakat terhadap layanan ojek online saat ini cukup tinggi karena menjawab kebutuhan alat transportasi yang akses, cepat, dan efektif. Pilihan terhadap moda ojek online adalah karena kecepatan, ketepatan serta kemudahan mengakses ojek online, bukanlah melulu hanya karena tarifnya murah.

“Masyarakat menilai bahwa adanya Keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif online sudah tepat guna membangun layanan ojek online yang berkeselamatan, akses dan cepat. Jadi kritik atau penolakan dari masyarakat pengguna sendiri sebenarnya tidak ada,” terang Tigor.

Masyarakat pengguna ojek online sadar bahwa tarif ojek online yang baru sudah wajar untuk menjawab kebutuhan layanan yang lebih baik dan berkeselamatan. Tarif baru memberi keadilan bagi pengguna terutama pengemudi ojek online berupa pendapatan layak sehingga bisa merawat kendaraannya dan memberi layanan yang baik kepada penumpangnya.

“Selanjutnya para aplikator dan pengemudi seharusnya dengan kenaikan tarif baru ojek online ini meningkatkan dan memperbaiki layanan ojek online,” urai Tigor.

Jika masyarakat merasa keberatan, sebut Tigor, dengan tarif ojek online yang baru ini, maka silahkan saja beralih ke angkutan umum yang lainnya yang dirasa lebih murah dari tarif ojek online.

Menurutnya, pihak aplikator bisa meringankan beban masyarakat pengguna ojek online tanpa mengurangi pendapatan pengemudi ojek online. Aplikator sebaiknya BNN menurunkan potongan komisinya tidak lagi 20% per order tetapi cukup 5% saja per order.

“Selain itu seharusnya para aplikator lebih kreatif dalam mengelola bisnis layanan ojek onlinenya dan tidak terus hanya memeras pengemudinya dan masyarakat,” tegas Tigor.(helmi)

loading...