Angkasa Pura 2

UPPKB Losarang Dipilih Ditjen Hubdat Sebagai Pilot Project Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Figur Koridor SDMSelasa, 14 Mei 2019
IMG-20190514-WA0025

IMG-20190514-WA0023

INDRAMAYU (BeritaTrans.com) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat), Kemenhub Budi Setiyadi menghadiri acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2019 di UPPKB Losarang, Indramayu pada Selasa (14/5/2019).

“Ini adalah kali pertama kita mempersiapkan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat untuk mereformasi opini masyarakat yang sekarang masih muncul pemikiran bahwa UPPKB adalah tempat pungli. Saya bersyukur bahwa semakin lama semakin hilang citra UPPKB yang mengutip pungli,” ujar Dirjen Budi dalam sambutannya.

Langkah ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Maka, kegiatan pencanangan WBK di UPPKB Losarang ini merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Hubdat untuk menciptakan zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

“Tadi saya berbincang dengan Kepala Kejari Indramayu. Saya cek dari UPPKB Losarang ini setiap bulannya memasukkan beberapa berkas senilai Rp200-300 juta, bayangkan berapa uang negara yang diselamatkan jika semua UPPKB seperti Losarang ini? Yang terpenting memang UPPKB ini fungsinya untuk pengawasan,” ujar Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga menekankan agar personil UPPKB tetap menjaga kualitas pelayanan. “Minimal apa yang kita lakukan sekarang untuk mengubah etos kerja dan kapasitas kerja kita tentang tata kelola
dalam membangun UPPKB. Sekarang kita mengarah pada keterbukaan dan akuntabilitas dengan penerapan e-tilang,” tukas Dirjen Budi.

Dalam acara ini, ada 3 jenis piagam yang ditanda tangani, yaitu:
1. Piagam pencanangan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Hubdat
2. Piagam pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi
3. Piagam deklarasi anti pungli.(helmi)

loading...