JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dengan populasi muslim sangat besar, sejatinya Indonesia patut memiliki maskapai penerbangan berbasis syariah.Apalagi Indonesia sudah memiliki lembaga-lembaga perekonomian berbasis syariah, termasuk bank dan lembaga pembiayaan.

"Indonesia juga memiliki potensi besar membangun dan mengoperasikan penerbangan berbasis syariah. Potensi itu didukung oleh fakta bahwa ekonomi syariah sedang tumbuh dengan baik, pada sisi lain marketnya terbuka lebar. Bahkan ada semacam captive market," ungkap praktisi penerbangan M Suriawan Wakan dalam diskusi dengan BeritaTrans.com dan Aksi.id, Selasa (14/5/2019) malam.

Dia menuturkan pembiayaan untuk membangun penerbangan syariah tersebut dengan melibatkan seluruh potensi partisipasi publik, lembaga-lembaga keuangan syariah dan institusi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, MUI serta lainnya.Dengan saham dimiliki publik, dia mengemukakan maka pegawai maskapai, termasuk pilot dan kru kabin, juga terbuka peluang menjadi pemilik perusahaan. "Modal awal sekitar Rp1 triliun untuk membeli lima pesawat dan menyewa lima pesawat lainnya, sebagai salah satu syarat mengurus Air Operator Certificate (AOC) ke Ditjen Perhubungan Udara. Dalam tempo singkat permodalan ini dapat dimobilisasi. Tinggal bentuk dulu lembaga sebagai operator, lalu mobilisasi dana publik dengan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.Dia menuturkan eksistensi maskapai penerbangan syariah ini dibutuhkan mengingat masih begitu besar celah kebutuhan muslim, yang belum dapat dipenuhi oleh maskapai penerbangan eksisting di Indonesia."Contohnya, kru kabin berbusana muslimah, penumpang perempuan menutup aurat sesuai syariah, serta pelayanan bernuansa Islami, seperti berdoa bersama sebelum dan setelah terbang, dan sebagainya," ujarnya.Suriawan Wakan mengingatkan perusahaan penerbangan syariah ini wajib dikelola oleh kalangan profesional di bidang penerbangan dan keuangan. Selain itu, tidak boleh diintervensi oleh kepentingan apapun di luar koridor bisnis penerbangan.Dia menuturkan maskapai penerbangan syariah ini harus banyak belajar dari kegagalan perusahaan penerbangan berbasis syariah di Malaysia yakni Rayani Air, yang ditutup karena persoalan profesionalitas dan manajerial.

"Penerbangan syariah di Indonesia harus menjadi perusahaan besar, sekaligus menjadi angin segar bagi rakyat karena mampu menawarkan penerbangan bertarif murah. Pada posisi ini, penerbangan syariah menjadi mitra tangguh bagi pemerintah karena mampu menyediakan penerbangan dengan tarif terjangkau daya beli masyarakat," tegas Suriawan Wakan, yang saat ini menjabat sebagai Executive General Manager PT Angkasa Pura Cabang Bandara Soekarno-Hatta.

Sekilas Rayani AirRayani Air, maskapai pertama yang patuh pada Islam di Malaysia, telah ditutup. Regulator mengatakan pada Senin (13 Juni 2016), izin penerbangan dicabut terbang karena melanggar peraturan penerbangan.Maskapai itu diluncurkan Desember 2015, dengan awak pesawat mquslim mengenakan jilbab sementara anggota non-Muslim dilarang mengenakan pakaian terbuka. Makanan dalam penerbangan benar-benar halal dan konsumsi alkohol dilarang.Tetapi setelah "penyelidikan administrasi dan audit keselamatan" dari maskapai, Departemen Penerbangan (DCA) mengatakan telah mencabut Sertifikat Operator Udara Rayani.DCA meluncurkan penyelidikan ke maskapai tersebut pada April 2016 setelah serangkaian kritik dari penumpang dan pemerintah atas keterlambatan dan pembatalan menit-menit terakhir.Perusahaan itu juga dilanda pemogikan pilot dua Boeing 737-400, karena upah yang tidak dibayar.Direktur Jenderal DCA Azharuddin Abdul Rahman mengatakan, pemerintah mengambil langkah untuk menghentikan operasi Rayani karena "keselamatan dan keamanan industri penerbangan sangat penting". (awe).