Angkasa Pura 2

Soal Tarif Penerbangan, Tak Adil Selalu Salahkan Kemenhub

Kokpit Perspektif Bang AweKamis, 16 Mei 2019
IMG_20190403_173009-800x600

BEKASI (BeritaTrans.com) – Terbangnya tarif pesawat terbang seperti menjadi fenomena tanpa jawaban. Kementerian Perhubungan selaku regulator menjadi satu-satunya pihak, yang dipersalahkan.

Publik pengguna jasa angkutan udara meradang ketika tarif pesawat domestik ternyata lebih mahal ketimbang tarif ke luar negeri. Fakta timpang harga tiket ditambah pengenaan bagasi berbayar itu sulit diterima ruang logika publik.

Melesatnya harga tiket ternyata berefek ganda. Industri pariwisata ikut meradang. Demikian juga kalangan UMKM ikut terkena dampak karena berkurangnya traveler berbelanja untuk oleh-oleh

Fenomena tarif, yang menjadi antiklimaks dari eforia penerbangan murah (low cost carrier/LCC), tersebut kontan menyedot perhatian publik kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator penerbangan. Mereka berharap banyak Ditjen Perhubungan Udara membangun solusi ampuh.

Berbagai aksi teknis dan nonteknis digelar kementerian itu melalui Ditjen Perhubungan Udara. Belakangan bahkan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Perekonomian ikut turun tangan. Kedua lembaga itu bahkan hingga mengultimatum waktu untuk segera penurunan tarif.

Namun fakta lagi-lagi memperlihatkan tarif tetap perkasa di angkasa walau Garuda Indonesia dan Lion Air, sebagai dua raksasa di industri penerbangan, sudah mendeklarasikan kesanggupan menurunkan tarif.

Fakta itu sekaligus menyodorkan pelajaran bahwa tarif pesawat udara memiliki ‘otoritas’ tersendiri, independen dan bebas intervensi. Pada saat-saat tertentu, tarif pesawat ini berperangai liar.

Performansi itu sejatinya merupakan efek logis dari tarif jasa transportasi udara, yang merupakan bagian dari entitas, yang hanya taat kepada azas dan hukum ekonomi.

Pada konteks itu maka bila berharap besaran tarif agar paralel dengan level daya beli masyarakat, maka faktor yang harus diperbaiki adalah komponen yang menjadi basis kalkulasi tarif.

Contohnya begini, transportasi udara merupakan investasi padat modal dengan dominasi mata uang asing dan operasionalnya mayoritas menggunakan mata uang asing, terutama dolar AS.

Gejolak nilai tukar uang maka akan selalu linear dengan perubahan pada kinerja keuangan maskapai. Bila kita melihat depresiasi rupiah sejak akhir tahun lalu, bukan mustahil menjadi penyebab terdorongnya harga tiket pesawat.

Karenanya, depresiasi rupiah yang harus diperbaiki karena menjadi salah satu penyebab mahalnya harga tiket. Bukan lantas melahirkan ultimatum kepada operator untuk menurunkan harga tiket, lalu membuat kebijakan menurunkan tarif batas atas (TBA). Ultimatum dan kebijakan penurunan TBA itu seperti mengobati penyakit pada tataran symptoms (gejala), bukan pada penyebab.

Apalagi seperti disinyalir pengamat kebijakan publik dan konsumen, Agus Pambagio, bahwa penurunan TBA itu berisiko menurunkan level keselamatan penerbangan. Dengan demikian, kebijakan itu justru mengundang permasalahan baru, yang lebih fatal.

Berangkat dari permasalahan itu, maka Kementerian Perhubungan memang seperti terjebak ke dalam realitas ‘maju kena, mundur kena.’ Kebijakan apapun menyangkut tarif selalu saja berefek buruk terhadap citra lembaga. Celakanya, penyebab dari persoalan harga tiket berada di luar otoritas Kementerian Perhubungan, dan tentu tak elok bagi kementerian teknis ini untuk membukanya kepada publik.

Padahal kalau penyebab utama kenaikan harga tiket itu diungkap terang-benderang maka setidaknya publik mendapatkan pengayaan informasi untuk adil memberikan vonis kepada pihak, yang patut dipersalahkan.

Lalu skenario seperti apa yang dapat dilakukan Kementerian Perhubungan?

Pertama, tetap dalam tugas pokok dan fungsi menjaga equilibirium antara supply dengan demand angkutan dan secara bersamaan teguh dalam main business menjaga aspek keselamatan.

Kedua, secara efektif mengawasi level of service sebagai bagian dari komponen penghitungan tarif. Pengawasan itu antara lain terhadap pelayanan operator LCC, yang bertarif tidak lagi murah, namun menggunakan fasilitas LCC di bandara. Selain itu, mengawasi pelayanan operator full service, yang menggunakan fasilitas LCC, seperti menggunakan tangga saat naik dan turun dari pesawat di bandara, yang diperlengkapi dengan fasilitas garbarata.

Ketiga, memfasilitasi bertemunya seluruh pihak terkait untuk menyampaikan informasi dan aspirasi tentang tarif, lalu mengeksplorasi solusi terbaik, yang dapat diterima semua pihak, termasuk publik. Badan Litbang Perhubungan memiliki kompetensi dan skill menjadi leader dalam aksi itu.

Agus W
Direktur Institut MD9

416201912462

loading...