Angkasa Pura 2

Menyoal E-Toll & Gerbang Cikampek Utama

KoridorMinggu, 19 Mei 2019
IMG_20190519_150406-800x600

BEKASI (BeritaTrans.com) – Di tengah arus deras digitalisasi, termasuk uang elektronik (e-money), badan pengelola dan operator jalan tol ternyata masih membutuhkan pengayaan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

Konsumen jalan tol harus memiliki e-toll, yang diterbitkan oleh sejumlah bank. Saldo uang elektronik itu mesti diisi secara manual ataupun melalui aplikasi bank bersangkutan.

Dengan e-toll ini dinilai tidak praktis dan efisien. Satu sisi harus membeli kartu e-toll sehingga memperbanyak jumlah kartu yang harus dimiliki. Pada sisi lain, harus juga mengisi saldo agar mencukupi.

Transaksi pembayaran tol itu semestinya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu ATM. Dengan demikian, konsumen jalan tol tidak perlu lagi memiliki kartu e-toll.

Kartu ATM, yang dapat digunakan untuk transaksi membayar tarif tol, sebaiknya juga berlaku untuk seluruh bank nasional. Tidak bank tertentu saja.

Implementasi penggunaan kartu ATM ini memang tidak mudah, karena mesti didahului oleh kerja sama antara operator jalan tol dan lembaga perbankan, sekaligus harmonisasi dalam pencairan dana dari perbankan ke operator jalan tol.

Namun jika tidak digelar kerja sama itu maka proses transaksi tarif tol masih memberikan kerepotan tersendiri untuk konsumen jalan tol. Karenanya, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) sepatutnya segera menginisiasi, memfasilitasi dan memediasi lembaga perbankan dan operator jalan tol dalam hal penggunaan kartu ATM.

Harmonisasi Antaroperator

Selain persoalan itu, aspek harmonisasi pendapatan dari konsumen jalan tol melalui pembayaran e-toll tampaknya masih menjadi permasalahan tersendiri di antara operator jalan tol.

Penilaian itu sulit dibantah dengan fakta masih adanya gerbang di tengah jalan tol. Anehnya lagi di internal satu operator juga terlihat belum kelasnya persoalan harmonisasi pedapatan itu. Contohnya, sedang dibangunnya gerbang tol baru di Cipularang. Pengguna jalan tol Cikampek kelolaan PT Jasa Marga harus melewati gerbang itu untuk memasuki Tol Cipularang, yang juga kelolaan PT Jasa Marga.

Pembangunan Gerbang Tol Cikampek Utama untuk menggantikan Gerbang Tol Cikarang Utama, juga menjadi fakta belum finalnya permasalahan harmonisasi pendapatan di kalangan operator jalan tol.

Gerbang di tengah jalan tol itu sejatinya tidak perlu ada seperti di Jalan Tol Jagorawi. Traksaksi hanya terjadi gerbang masuk dan ke luar jalan tol.

IMG_20190519_150402-800x600

Ironisnya Gerbang tol Cikampek Utama itu dibangun beberapa kilometer jelang Gerbang Tol Cipali, yang dibongkar karena menjadi penghambat arus lalu lintas di tol bebas hambatan.

Eksistenti gerbang tengah jalan tol itu mempertontonkan dengan kasat mata bahwa belum terjadi harmonisasi pendapatan dari e-toll antara PT Jasa Marga dengan operator swasta, termasuk Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku operator Jalan Tol Cipali.

Gerbang di tengah jalan tol menjadi fragmen kegetiran tersendiri dari kisah jalan tol di tanah air. Setelah tidak memberikan jaminan bebas macet, operator jalan tol malah membangun gerbang di tengah jalan tol, yang merupakan hambatan terhadap arus lalu lintas di jalan bebas hambatan.

Pada sisi lain, pembangunan gerbang tol itu juga secara sadar menambah investasi baru dan tentu saja memberikan beban baru dalam aspek pengeluaran perusahaan operator jalan tol. Investasi ini tentu akan dibebankan secara merata kepada konsumen.

Dan kelak kalau gerbang tol baru itu ternyata ‘efektif’ dalam menimbulkan kemacetan arus lalu lintas saat mudik Lebaran, harus dibongkar lagi seperti nasib gerbang Tol Cipali? Dengan demikian, muncul pertanyaan seperti apa perencanaan jalan oleh regulator dan operator, yang seharusnya tidak sekadar semangat membangun infrastruktur, tetapi secara bersamaan juga efektif dalam perencanaan pembangunan dan investasi?

Agus Awe
Direktur Institut MD9

loading...