Angkasa Pura 2

Mantan Ketua KPPU Usulkan Kemenhub Revisi PM No.12/2019 Tentang Tarif Ojol

KoridorSenin, 20 Mei 2019
IMG-20190520-WA0042

IMG-20190520-WA0008

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Mantan Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu merevsi PM No.12/2019 tentang tarif ojek online (Ojol). PM itu perlu direvisi dengan memasukkan ketentuan mengenai tarif promo/ diskon serta batas waktu yang diperbolehkan.

“Selama ini, aplikator bisa mengenakan tarif diskon bahkan sampai Rp1 atau Rp0 atau gratis. Akhirnya, kebijakan kenaikan tarif yang diatur melalui PM No12/2019 itu tak diaplikasikan juga,” kata Syarkawi dalam diskusi mengenai “Aturan Main Ojol: Mencegah Terjadinya Perang Tarif” di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurutnya, Kemenhub perlu membuat aturan mengenai Ojol yang mengatur dan melindungi semua, baik konsumen, driver serta aplikator. “Saat ini, ada dua aplikator ojol di Indonesia, yaitu Go-Jek dan Grab Indonesia. Mereka harus diberi kesempatan untuk berusaha dan bersaing secara fair dan kompetetif,” kata Syarkawi lagi.

Sebalaiknya, jika kebijakan soal tarif diskon atau promo tak diatur dengan jelas, bisa menjadi media persaingan tidak sehat yaitu predator tariff. Jika dibiarkan dampaknya sangat buruk, bisa mematikan pihak lai.

“Intinya, adalah menjual tarif dibawah harga keeonomiannya, agar kompetitornya kalah atau merintangani pemain lain masuk ke bisnis serupa. Pada saatnya nanti, akan terjadi monopoli dan akhirnya merugikan masyarakat juga,” jelas Syarkawi.

Menurut dia, Pemerintah melalui Kemenhub jangan buru-buru menaikkan tarif atau menurunkan secara sembarangan. Biarkan mereka berjalan sesuai mekanisme yang ada, dan bersaingan secara baik dan kompetetif.

“Selama tarif yang ditentukan sekarang belum berjalan optimal, sesuai harga yang ditentukan, maka survei yang dilakukan juga tidak akurat juga,” kata pengamat transportasi Muslich Zainal Abidin menambahkan.

Saat ini, tarif Ojol di antara dua aplikator Ojol tak berbeda jauh. Tapi, saat tarif ojol bisa berbeda sangat jauh. “Hal itu dipicu perbedaan harga karena ada tarif diskon/ promo yang tak terkendali.”

“Itu bukan melalu kesalahan meraka, karena dalam PM No.12/2019 memang tak diatur batasan dan ketentuan waktu pemberian diskon/ promo,” tegas Muslich.(helmi)

loading...