Angkasa Pura 2

RISED: 75% Konsumen Menolak Penerapan Tarif Baru Ojek Online

KoridorSenin, 20 Mei 2019
IMG-20190520-WA0040

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua Tim Peneliti RISED, Rumayya Batubara, yang juga ekonom Universitas Airlangga (Unair) Surabaya memaparkan berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaganya menyebutkan, sebanyak 75% konsumen menolak penerapan tarif baru ojek online.

“Mereka itu adalah 47,6% kelompok konsumen hanya mau mengalokasikan pengeluaran tambahan untuk ojek online maksimal Rp4.000-Rp 5.000/hari. Selain itu, 27,4% kelompok konsumen yang tidak mau menambah pengeluaran sama sekali,” ujar pada diskusi Aturan Main Ojek Online: Mencegah Persaingan Saling Mematikan di Jakarta. Senin (20/5/2019).

Dengan skema tarif yang berpedoman pada Kepmenhub No.12/2019, tarif ojek online dan rata-rata jarak tempuh konsumen berarti pengeluaran konsumen akan bertambah sebesar Rp4.000-Rp 11.000/hari di Zona I, Rp6.000-Rp 15.000/hari di Zona II, dan Rp5.000-Rp 12.000/hari di Zona III.

“Kenaikan tarif ini justru bisa menggerus permintaan ojek online yang akhirnya bisa berdampak negatif pada pendapatan pengemudi. Apalagi, 75,2% konsumen berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dimana, faktor tarif menjadi pertimbangan utama bagi keputusan konsumen untuk menggunakan moda ojek online,” jelas Rumayya.

Sementara, terkait promo yang masih berlangsung saat masa uji coba tarif baru, Rumayya mengatakan, yang ada di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan tarif baru yang ditetapkan.

“Pemerintah jangan sampai membaca animo yang salah. Karena tidak akan terjadi perubahan tarif yang dirasakan masyarakat karena tertahan oleh praktek promo jor-joran, bahkan mungkin bisa lebih murah dibandingkan tarif lama,” papar Rumayya lagi.

“Penelitian kami secara objektif menganalisis faktor willingness to pay konsumen dan simulasi pengeluaran tambahan konsumen akibat tarif baru yang sebenarnya (tarif Kepmenhub 348 Tahun 2019 secara riil),” terang akademisi Uniar itu lagi.

Alhasil, tambah dia, hasil survei kami lebih mampu mendekati kondisi riil di lapangan ketika konsumen secara langsung memang mengalami kenaikan tarif ojek online.

Kemenhub Cukup Bijak

Sementara, Muslich Zainal Asikin, Pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sudah sangat bijaksana mengatur dan memperhatikan keberlangsungan usaha transportasi online di Indonesia.

Pemerintah cukup memahami adanya kebutuhan regulasi untuk menjaga agar manfaat positif tersebut dapat dinikmati terus menerus.

Namun demikian, Kemenhub bisa menerapkan pengaturan transportasi konvensional dan transportasi roda-empat online yang melarang promo dibawah batas bawah ke pengaturan ojek online.

“Contohnya di industri transportasi konvensional, Blue Bird dan Express tidak bermain di ranah harga, atau promosi jor-joran tetapi di layanan dan produk yang solutif. Ini persaingan yang lebih sehat,” sebut dia.

“Kemenhub harusnya bisa menerapkan beleid pembatasan promo di aturan ojek online, seperti yang diterapkan di Permenhub soal taksi online,” kata Muslich.

Menurutnya, pengaturan tarif saja tanpa pengaturan promo atau subsidi tidak cukup. Ia menilai diperlukan penyempurnaan pengaturan yang jelas dan tegas untuk menghentikan perang harga, promosi dan diskon yang agresif.

“Harus ada koordinasi Kemenhub, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan KPPU, untuk menetapkan mekanisme sanksi terhadap upaya-upaya predatory pricing yang mengarah ke monopoli dan mengancam keberlangsungan industri transportasi online,” tandas Muslich.(helmi)

loading...