Angkasa Pura 2

Tambah 55 PPNS, Ditjen Hubla Bahas Kemungkinan Hapus Pembatasan Wilker

Dermaga SDMRabu, 22 Mei 2019
IMG-20190522-WA0002

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertambah lagi. Kemarin (21/5/2019) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengukuhkan 55 personel PPNS baru.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Ahmad berharap dengan bertambahnya PPNS dapat meningkatkan kinerja dan mampu melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran dalam rangka penegakan hukum sehingga tercipta keselamatan dan keamanan pelayaran lebih optimal.

Ahmad menyampaikan untuk efektifitas kinerja PPNS, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Pidana untuk membicarakan agar PPNS Ditjen Hubla dapat menjadi penyidik di seluruh wilayah Indonesia tanpa pembatasan wilayah kerja (wilker).

“Pertimbangannya, pertama, Ditjen Hubla memiliki 302 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia sehingga berpengaruh pada mobilitas pegawai dari satu UPT ke UPT lain atau mutasi,” katanya.

Kemudian, kata dia, pembatasan wilker membuat penanganan penyidikan oleh PPNS Ditjen Hubla sering menghadapi kendala. PPNS di suatu wilayah tidak dapat melakukan penyidikan di wilayah lain sementara locus delicti ada di wilayahnya. Namun kantor kejaksaan tidak berada di wilayah tersebut. 

“Perwira kapal negara atau kapal patroli juga tidak dapat melakukan tugas penyidikan di luar wilayah kerjanya karena dibatasi wilayah kerja. Sementara kapal negara tersebut beroperasi di seluruh perairan Indonesia,” urainya.

Pada kesempatan itu, Ahmad mengatakan, dalam rangka peningkatan fungsi PPNS Ditjen Hubla, Direktorat KPLP melakukan berbagai langkah.

Diantaranya melakukan evaluasi kinerja dan peningkatan kompetensi PPNS melalui daftar ulang PPNS paling lambat 30 Juni 2019.  Kemudian mengembangkan kompetensi PPNS dengan mengupayakan kelas jabatan PPNS.

“Selanjutnya mengupayakan SK PPNS menjadi di seluruh Indonesia, tanpa dibatasi oleh wilayah. Juga menyiapkan rencana dukungan anggaran untuk penyidikan di UPT Ditjen Hubla,” tuturnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan penyidikan Ditjen Hubla telah menerbitkan satu standar PPNS di seluruh Indonesia atas inisiasi Direktorat KPLP dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP. 222/DJPL/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (omy)

loading...