Angkasa Pura 2

Syahbandar Garda Terakhir untuk Jaga dan Tegakkan Aturan Keselamatan Pelayaran

Dermaga Koridor SDMSenin, 27 Mei 2019
nakhoda-perempuan_20180113_001838

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melalukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Selain itu, Syahbandar juga berperan dalam membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan. Peran dan fungsinya diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 56 dan Pasal 207,” sebut @kemenhub151 dan @djplkemenhub151

Syahbandar merupakan garda terakhir untuk menjaga dan menegakkan aturan keselamatan pelayaran. Jika satu kapal tidak laik laut. Jika kapal belum memenuhi aturan keselamatan sebaiknya tidak diberikan SPB (surat persetujaun berlayar) baik untuk pelayaran samudera sampai pelayaran danau, sungai dan penyeberangan.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono merekomendasikan, Syahbaandar benar-benar menegakkan aturan keselamatan peayaran. “Jika kapal tak laik laut, jangan diberikan SPB itu,” pesan dia.

Syarat mengajukan SPB, menurut Soerjanto, nakhoda harus memenuhi syarat keselamatan. Termasuk melampirkan data kondisi cuaca dari BPKG yang ditandatanggani nakhoda. “Dengan begotu, kedua belah pihak harus safety minded, naik nakhoda atau syahbandar sama-sama menerapkan standard keselamatan yang tinggi,” tandas Soerjanto.

Selalu prioritaskan keselamatan dalam transportasi termasuk di sektor pelayaran. “Pastikan alat keselamatan siap sedia, terutama bagi kalian yang menggunakan moda transportasi laut. Memangnya apa saja sih alat keselamatan transportasi laut.”(helmi)

loading...