Angkasa Pura 2

Bantah Price Fixing, Garuda Indonesia Anggap Putusan Pengadilan Australia Tidak Adil

KokpitSabtu, 1 Juni 2019
20190601_004627

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Garuda Indonesia menganggap putusan Pengadilan Federal Australia terkait dakwaan terlibat dalam kasus kartel dengan berbagai maskapai lainnya tidak adil.

Maskapai BUMN ini juga membantah pihaknya melakukan praktek pengaturan harga atau price fixing dalam bisnisnya.

Poin utama:
- Garuda anggap putusan Pengadilan Australia tidak adil dan membantah tuduhan kartel
- Garuda mengatakan denda yang dijatuhkan seharusnya tak lebih dari dari $AUD 2,5 juta (atau setara Rp 25 miliar), bukannya $AUD 19 juta (sekitar Rp 190 miliar)
- Dari 15 maskapai yang dituduh, hanya Garuda Indonesia dan Air New Zealand yang mengajukan upaya hukum

Maskapai nasional Indonesia ini, dalam keterangan persnya, menyebut bahwa denda yang seharusnya muncul akibat perkara ini tidak lebih dari $AUD 2,5 juta (atau setara Rp 25 miliar), bukannya $AUD 19 juta (sekitar Rp 190 M) seperti yang divonis Pengadilan Australia.

Pihak Garuda menyatakan perkiraan nilai denda itu didasarkan pada pendapatan pengangkutan kargo Garuda dari Indonesia, pada saat kejadian perkara ini terjadi, hanya sebesar USD 1,098,000 (atau setara Rp 15,9 miliar) dan pendapatan pengangkutan kargo dari Hong Kong sebesar USD 656,000 (atau setara Rp 9,5 miliar).

Garuda juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Australia di Indonesia secara intensif sejak tahun 2012 dan dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia, sejak tahun 2016.

“Kasus hukum ini menyangkut ‘interstate diplomacy’ (diplomasi antar negara),” tulis Garuda dalam siaran pers yang diterima ABC (31/5/2019).

“Garuda Indonesia sebelumnya juga telah berkoordinasi secara rutin dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Indonesia.”

20190601_004905

Kepada ABC, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, M. Ikhsan Rosan, mengatakan kasus yang awalnya membelit 15 maskapai itu merupakan kasus lama yang terjadi pada periode 2003 hingga 2006 lalu.

Putusan itu dinilainya belum berkekuatan hukum tetap dan masih ada celah hukum yang memungkinkan untuk melakukan banding.

Manajemen Garuda sendiri saat ini sedang menggodok kemungkinan upaya banding tersebut.

“Belum (memutuskan untuk banding). Kami sedang berdiskusi di internal untuk memutuskan langkah terbaik apa yang harus diambil untuk perusahaan,” ujar Ikhsan melalui pesan teks.

Pengadilan Federal Australia mengatakan bahwa antara tahun 2003 dan 2006, Garuda Indonesia setuju untuk melakukan kesepakatan yang menetapkan tarif biaya keamanan dan biaya bahan bakar, serta biaya bea cukai dari Indonesia.

Oleh karena itu, Garuda dikenai denda $AUD 15 juta dan tambahan denda $AUD 4 juta karena penerapan tarif asuransi dan bahan bakar dari Hong Kong.

Selain maskapai Indonesia ini, maskapai lainnya yang dituduh adalah Air Zealand, Qantas, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific.

Namun hanya Garuda Indonesia dan Air New Zealand yang mengajukan upaya hukum sejak tingkat pertama Pengadilan Australia sampai dengan Kasasi ke Pengadilan Tinggi Australia.

“Tiga belas airline lain memutuskan untuk melalui mekanisme perdamaian dengan mengaku bersalah, dan telah dikenai denda dan jumlah ganti rugi mulai dari AUD 3 juta sampai dengan AUD 20 juta,” rinci Garuda dalam keterangan resminya.

Proses vonis denda

Keputusan penjatuhan denda dikeluarkan hari Kamis (30/5/2019) di Canberra dan mendapat sambutan baik dari Komisi Perlindungan Konsumen Australia (ACCC).

Adalah memang ACCC yang mengajukan kasus persekongkolan kartel yang melibatkan berbagai maskapai penerbangan internasional yang mengajukan kasusnya di tahun 2008-2010 yang melibatkan 14 maskapai termasuk Garuda.

Peristiwa kartel yang dituduhkan sendiri terjadi di tahun 2002-2006.

Maskapai lain yang dituduh adalah Air Zealand, Qantas, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific.

Secara keseluruhan, pengadilan federal Australia menjatuhkan denda sebesar $AUD 132 juta (atau lebih dari Rp 1,3 triliun).

Pengadilan mengatakan bahwa antara 2003 dan 2006, Garuda setuju untuk melakukan kesepakatan yang menetapkan tarif biaya keamanan dan biaya bahan bakar, serta biaya bea cukai dari Indonesia.

Oleh karena itu, Garuda dikenai denda $AUD 15 juta dan tambahan denda $AUD 4 juta karena penerapan tarif asuransi dan bahan bakar dari Hong Kong.

“Penetapan harga adalah masalah serius karena hal itu secara tidak adil mengurangi persaingan di pasar untuk bisnis dan konsumen Australia, dan kartel internasional ini adalah salah satu contoh terburuk yang telah kita lihat,” kata Ketua ACCC Rod Sims.

“Kami akan terus mengejar praktek kartel yang dilakukan operator domestik dan luar negeri dan berpendapat bahwa hukuman total yang dijatuhkan terhadap semua maskapai yang terlibat akan mengirim pesan untuk membuat mereka jera.”

Kasus yang diajukan ACCC ini sudah berlangsung lama.

Di tahun 2014, pengadilan federal Australia sebenarnya sudah memutuskan bahwa kasus ACCC terhadap Air New Zealand dan Garuda tidak layak sebagai kasus.

Namun ACCC kemudian mengajukan banding dan pengadilan kemudian menerima banding ACCC dan akhirnya bisa disidangkan.

16559974458_b7ab2685a4_b
Seorang agen perjalanan di Melbourne mengeluhkan banyaknya pembatalan penerbangan domestik Garuda yang mempengaruhi perjalanan penumpang dari Australia.

Banyak pembatalan yang dilakukan Garuda

Selain denda karena kartel ini, di Australia muncul juga keluhan dari seorang pemilik agen perjalanan di Melbourne mengenai banyaknya pembatalan penerbangan yang dilakukan Garuda di dalam negeri yang mempengaruhi penumpang internasional asal Australia.

Angelina Sukiri adalah pemilik agen perjalanan Extra Travel yang sudah selama beberapa tahun terakhir banyak menjual tiket Garuda untuk penerbangan langsung Melbourne-Jakarta maupun Melbourne-Denpasar, dan kemudian ke tujuan domestik lain di Indonesia.

“Menurut saya sistem yang ada di Garuda sekarang ini buruk sekali. Banyak pembatalan yang mendadak, dan saya kemudian bersama staf saya harus memberitahu penumpang yang sudah membeli tiket.” kata Angelina Sukiri kepada ABC Indonesia.

Padahal menurut Angelina, pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha untuk mempromosikan tujuan wisata selain Bali.

“Kementerian Pariwisata kan sudah mengeluarkan banyak dana untuk promosi pariwisaya guna menarik orang Australia namun kalau bisa tidak ke Bali saja.”

“Kita sudah kerja keras untuk mencari orang yang mau sekolah, atau mau liburan surfing dan itu artinya kita berusaa menjual destinasi di luar Bali.” lanjut Angelina yang sudah memiliki pengalaman 24 tahun terlibat di urusan agen perjalanan.

Namun menurutnya, yang terjadi adalah banyak pembatalan penerbangan domestik Garuda sehingga membuat perjalanan dari Australia menjadi terganggu karena tidak sinkron.

“Saya hampir mengalami informasi pembatalan penerbangan hampir setiap hari. Ini merepotkan karena mereka yang harus melanjutkan penerbangan jadi terganggu ketika ada pembatalan domestik.” kata Angelina.

Dia mencontohkan penerbangan dari Melbourne ke Yogyakarta lewat Bali yang dibeli oleh salah seorang penumpangnya.

“Ternyata penerbangan Bali ke Yogya dibatalkan hari itu, dan penumpang ada yang dari Bali ke Yogyakarta jadi batal terbang dan harus diganti ke hari berikutnya. ”

“Kita harus menelpon penumpang untuk memberitahu sehingga mereka buat persiapan untuk itu. Ini kan merepotkan.” kata Angelina lagi.

Ditambahkan oleh Angelina, situasi berkenaan dengan penerbangan Garuda ini memburuk dari tahun ke tahun, dan sepanjang tahun ini merupakan yang terburuk.

“Saya mau menceritakan hal ini karena kita ingin Garuda meningkatkan pelayanannya dan menjadi lebih baik dari yang sudah ada.”

(dien/umber: abc.net.au).

loading...