Angkasa Pura 2

Harga Tiket Pesawat Mahal, Darmin: Karena Duopoli

KokpitRabu, 5 Juni 2019
timthumb

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tingginya harga tiket pesawat diakibatkan persaingan maskapai yang hanya dikuasai oleh dua pihak atau duopoli, yakni Lion Air dan Garuda Indonesia Grup.

“Kenaikan itu tidak akan terjadi setajam itu kalau pasar enggak duopoli,” katanya di kediaman dinasnya, Jakarta, Rabu (5/6/2019).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjelaskan, untuk mengatasi hal tersebut maka salah satu langkah yang bisa diambil ialah dengan menambah persaingan dalam industri jasa transportasi udara. Sebab, saat ini pihak maskapai menjadi pihak satu-satunya yang dapat menentukan harga tiket di pasaran.

“Idenya adalah kalau struktur pasar cenderung memberikan power kekuatan di produsen maka jawabannya adalah undang saingannya. Supaya dia teken turunkan harga itu,” tutur dia.

Darmin juga menegaskan, bahwa pemerintah akan tetap memperjuangkan hak dari berbagai pihak. “Pemerintah tidak hanya pikir produsen, tapi konsumen,” ucapnya.

images (17)

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji usulan presiden untuk mengundang maskapai asing. Pada dasarnya, kata dia, kehadiran maskapai asing membuat industri penerbangan di Indonesia makin kompetitif.

“Segala bisnis apapun kalau dilakukan dengan kompetisi, otomatis timbul keseimbangan antara demand dan supply, maka harga (tiket) akan terkoreksi dengan angka ekuilibrium. Ide baik ini akan kita kaji,” katanya.

KPPU

Sebelumnya Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai, masalah harga tiket pesawat domestik yang masih mahal tersebut bisa selesai jika praktik kartel duopoli yang ada saat ini bisa diatasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pemerintah.

“Apa akar masalahnya? Praktik kartel duopoli yang dibiarkan oleh KPPU dan pemerintah. Ini yang mesti diselesaikan,” tutur Didik saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (4/6/2019).

Ia menjelaskan, pada 2011 sampai 2018 pasar penerbangan domestik berjalan dengan persaingan yang sehat dan bahkan menjadikan pasar domestik Indonesia jauh lebih efisien daripada maskapai lain di dunia.

Sebelum 2001, tutur Didik, pasar domestik penerbangan Indonesia adalah pasar yang buruk karena praktik kartel yang dijalankan oleh negara, BUMN dan penerbangan swasta.

“Harga tiket sebelum 2001 sangat mahal, itu sebelum UU persaingan sehat dan anti monopoli. Kondisinya persis seperti sekarang,” imbuhnya.

Jadi, kata Didik, pasar domestik pernah efisien tetapi sekarang kembali masuk ke dalam praktik kartel duopoli. Didik menilai, dulu yang menyelesaikan praktik kartel sebelum 2001 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Dan sekarang yang mempersembahkan praktik adalah KPPU yang lemah dan naif serta pemerintah yang putus asa sampai mau menyerahkan mentah-mentah pasar domestik yang besar dengan memasukkan maskapai asing,” ucapnya.

Didik menilai langkah pemerintah mengundang maskapai asing adalah jalan instan atau cara mudah untuk menyerah karena tidak mempunyai strategi kebijakan dan pengembangan kelembagaan persaingan yang sehat.

Menurutnya, maskapai asing masuk ke dalam negeri sangat merugikan pihak Indonesia terutama pasar dalam negeri.

Ia menambahkan, pasar penerbangan di tingkat internasional diatur dengan asas reprositas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reprositas adalah hubungan orang atau perusahaan yang akan membeli ke pihak lain apabila pihak lain itu membeli juga dari orang atau perusahaannya.

“Pasar domestik di negara yang besar diatur oleh pemerintah sendiri tidak diberikan kepada pihak asing kecuali dengan asas resiprositas (timbal balik) tadi. Jika maskapai asing masuk sama dengan menyerahkan mentah-mentah peluang pasar yang besar kepada pihak asing,” terangnya.

“Jika pemerintah ngotot memasukkan maskapai luar negeri dampaknya ke dalam sistem ekonomi akan lebih rapuh, yang mana nantinya pendapatan primer di neraca berjalan akan lebih jebol lagi. Sekarang sudah jebol, sektor jasa semakin defisit, neraca berjalan semakin buruk dalam jangka menengah,” tandas Didik.

Gegara TBA Turun?

Hal berbeda dikemukakan pengamat penerbangan dari Aviation Consultant CommunicAvia Gerry Soejatman. Dia mengatakan tarif batas atas (TBA) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menghilangkan subsidi silang harga tiket murah untuk konsumen. Sebab, dengan adanya TBA/tarif batas bawah (TBB) maskapai tidak leluasa menentukan tarif.

“Minta TBA dinaikin, ditolak dengan alasan takut inflasi, tapi ujung-ujungnya maskapai terpaksa menjual dengan harga mahal mendekati TBA karena sudah gak bisa mensubsidi silang lagi,” kata Gerry kepada tirto, Minggu malam, Jakarta (2/5/2019).

Ia menambahkan, pernah ada yang mengeluh soal tiket Jakarta-Batam dulunya Rp500 ribu sekarang menjadi Rp1,5 juta. Lalu membandingkan dengan Jakarta Singapura yang masih harga Rp500 ribu.

Perbandingan ini memperlihatkan ketidakpahaman mengenai tiket pricing bebas seperti di luar negeri. Di Singapura, ketika permintaan tinggi harganya bisa Rp3-5 juta untuk maskapai LCC dan Rp5-8 juta untuk full service carrier.

Menurut Gerry, banyak yang mengeluh mahalnya harga tiket, tapi tidak tahu jika lagi ramai permintaan, harga tiket di luar negeri mahal sekali. Contoh, Jakarta-Surabaya dengan London-Edinburgh. Jika Jakarta-Surabaya pada momen sepi Rp500 ribu dan lagi ramai naik Rp1,5 juta.

Sedangkan di London-Edinburgh, kalau lagi sepi bisa Rp100 ribu, tapi kalau ramai bisa Rp4-5 juta. Padahal ini tiket pesawat dengan maskapai LCC.

images (18)

Ia menanyakan mau enggak harga tiket “bisa murah kayak di luar negeri”, tapi mau enggak bayar semahal harga di luar negeri kalau lagi ramai permintaannya?

“Di luar negeri, tiket murah, disubsidi oleh tiket mahal. Dulu di Indonesia sama juga, meskipun ada tarif batas atas untuk tiket domestik di Indonesia,” kata Gerry.

Yang menjadi persoalan, lanjutnya, TBA maskapai pesawat tidak bergerak sejak 2016 dan malah bulan kemarin diturunkan.

Kondisi ini membatasi kemampuan airline untuk bisa mensubsidi tiket murah karena tiket mahalnya sudah gak seuntung dulu. “Minta TBA dinaikin, ditolak dengan alasan takut inflasi, tapi ujung-ujungnya maskapai terpaksa menjual dengan harga mahal mendekati TBA karena sudah gak bisa mensubsidi silang lagi,” kata Gerry.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan TBA sudah ada sejak UU Penerbangan dirilis tahun 2009. Tujuannya untuk melindungi konsumen dari tarif yang terlalu tinggi.

Terakhir kali, Kemenhub menaikkan TBA pada 2016 sementara faktor eksternal terus berubah seperti inflasi, dollar dan avtur. Pada saat Inaca (Indonesia National Air Carriers Association) minta dinaikan pada 2017, Kemenhub tak menggubris. Kondisi itu membuat maskapai menggunakan TBA pada awal 2019.

Ia menambahkan tiket pesawat dipatok harga tinggi, sementara daya beli konsumen tidak masuk dalam struktur biaya maskapai. Meskipun demikian, konsumen harus dilindungi dari tarif tinggi yang dipicu oleh persiangan tidak sehat. Misalnya kartel, di Indonesia potensi muncul itu besar karena ada dua pemain yang besar antara grup Garuda dan Lion.

Memang, secara aturan maskapai tersebut belum melanggar ketentuan TBA karena mengikuti regulasi yang ada. Bahkan sebelum ada perubahan TBA baru oleh Kemenhub, maskapai masih dalam koridor yang normal.

“Persoalanya ketika musim sepi, Februari dan Maret lazimnya maskapai tidak menerapkan tarif tinggi. Tapi waktu itu setelah lebaran dan tahun baru tarifnya kok gak turun-turun. Ini yang menjadi pertanyaan dan patut dicurigai adanya praktek kartel itu,” kata Tulus.

87garuda-lion

Penumpang Turun

Akibat mahalnya harga tiket pesawat itu, aktivitas penerbangan pesawat udara mengalami penurunan jelang Lebaran 2019. Penurunan terjadi baik dari jumlah penerbangan dan jumlah penumpang.

“Salah satu faktornya karena tiket mahal,” ujar Ketua Harian Posko Tingkat Nasional Angkatan Lebaran Terpadu Tahun 2019, Sigit Irfansyah, di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (3/6/2019).

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, dari 36 bandara yang dipantau dari H-7 hingga H-2 Lebaran 2019 terjadi penurunan jumlah penerbangan 30,08% dibanding jumlah penerbangan tahun sebelumnya. Tahun lalu ada 13.921 penerbangan, sementara tahun ini sebesar 9.733 penerbangan.

Penurunan serupa juga terjadi pada jumlah penumpang. Di tahun 2018, jumlah penumpang terangkut pada H-7 sampai H-2 Lebaran sebanyak 1.732.023. Di tahun ini, jumlah penumpang terangkut sebanyak 1.200.180 turun 30,71%.

(jasmine/dari berbagai sumber/karikatur: watyutink.com).

loading...